Menebak Tujuan Instruksi Megawati ke Kader Banteng Tunda Ikut Retreat

Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang memiliki tujuan. Terlebih, instruksi itu dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku.

Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

Bahkan, mereka yang sudah di perjalanan diminta untuk berhenti. Kepala daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tuturnya.

Kepala Daerah dari PDIP Bisa Langsung Bekerja

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai instruksi Megawati adalah keputusan yang bagus. Pasalnya, kepala daerah bisa langsung bekerja untuk rakyat.

Hal itu diungkapkan Guntur dalam merespons pertanyaan apakah instruksi Megawati ihwal kepala daerah dari partainya harus menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat sebagai bentuk perlawanan terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Guntur pun tak bisa berkomentar lebih jauh dalam menanggapi pertanyaan itu. Namun, ia menegaskan bahwa instruksi itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh kader.

"Saya tidak bisa memberikan komentar atau alasan, tapi surat itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan," terang Guntur saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

Apalagi, kata Guntur, hal itu merupakan instruksi dari Megawati. Ia pun menilai keputusan Megawati yang memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retreat adalah hal tepat. Pasalnya, kepala daerah bisa langsung bekerja dan selesaikan masalah rakyat.

"Karena sudah instruksi ketua umum dan saya kira bagus, kepala daerah langsung kerja di lapangan, menyelesaikan masalah rakyat," pungkasnya.

Ingin Menunjukkan Punya Kendali atas Kader Banteng

Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari menilai instruksi Megawati tersebut jadi pesan untuk pemerintah. Apalagi, selama ini PDIP merupakan partai dengan ideologi kuat dan mengedepankan kepentingan negara, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

"Ini challenge buat PDIP, karena dia yang selama ini selalu punya ideologi mengedepankan kepentingan negara," kata Wawan Sobari, Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB ditemui saat berbincang di Kota Malang, Jumat (21/2/2025) malam.

Dia juga menilai instruksi Megawati juga mengingatkan pemerintah bahwa ada kepala-kepala daerah yang loyal diusung oleh partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Ini sekaligus menjadi pesan politik ke pemerintah atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

"Ingin menunjukkan ke pemerintah, terutama bahwa dia juga tetap punya kendali terhadap kepala-kepala daerah yang dicalonkan oleh mereka," kata dia.

Soal apakah alasan instruksi Megawati itu karena penahanan Hasto oleh KPK, baginya adalah sebuah manuver politik, yang memang gayanya Megawati dalam mengambil keputusan berani.

"(Alasan penahanan Hasto Kristiyanto) itu politik negosiasi yang sedang dilakukan PDIP, meskipun tidak punya kekuatan di pemerintahan. PDIP ingin menunjukkan mereka masih punya kendali, dan pengaruh bagi kepala daerah yang diusung PDIP. Ini memang gayanya Bu Mega seperti itu," jelasnya.

Meski demikian, diakui ada beberapa kepala daerah yang akhirnya dilematis ikut atau tidak. Karena ketika ikut dianggap tidak patuh kepada partai politik (parpol) yang mengusungnya, tapi di sisi lain retreat itu adalah tugas kepala daerah.

Maka di sanalah muncul ruang diskusi politik yang harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik oleh parpol pengusung pemerintahan. “Ini menjadi sebuah ruang negosiasi politik sebenarnya kalau menunjukkan retreat, kemudian disuruh balik enggak suruh ikut kebijakan pemerintah, dan kepala daerah dianggap representasi parpol itu seolah-olah mereka blok oposisi, sedang membangun oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, lewat kepala daerah yang dicalonkan PDIP," pungkasnya.