Gaya Wamendagri Bima Arya Berpakaian Militer Usai Ultimatum Kepala Daerah PDIP
YOGYAKARTA - Suasana di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah terlihat lebih ramai jelang kegiatan retreat kepala daerah seluruh Indonesia pada Jumat (21/2/2025). Sejumlah staf kepala daerah dari berbagai daerah lalu lalang, sementara kendaraan bereplat dinas terparkir di lokasi tersebut.
Pantauan Okezone di lokasi, petugas kepolisian dan militer mengatur lalu di gerbang masuk lokasi retreat. Meski terbilang ramai, arus kendaraan yang melintas terbilang lancar. Tidak ada kemacetan yang cukup siginifikan di lokasi ini.
Di tengah-tengah persiapan ini, tampak pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang mengenakan seragam loreng-loreng khas militer lengkap dengan topi yang berbincang dengan sejumlah pihak. Ia tampak memastikan kesiapan acara retreat ini.
Sebagaimana informasi yang diperoleh, para kepala daerah dijadwalkan untuk tiba di lokasi retreat pada Jumat pukul 14.00 WIB. Mereka langsung akan melanjutkan kegiatan dan pengarahan di Gedung Borobudur Int. Golf & Country Club Kompleks Akmil Magelang. Mereka direncakan akan mengikuti retreat selama delapan hari, atau mulai 21-28 Februari 2025 mendatang.
Sekadar diketahui, Wamendagri Bima Arya menunggu kedatangan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hingga waktu registrasi berakhir pada pukul 15.00, Jumat (21/2/2025). Pasalnya, ada puluhan kepala daerah yang menunda retret tersebut.
"Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00, nah sekarang ini jam 11.33, sebelum Jumatan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, di Media Center Magelang Retreat.
“Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," sambung Bima.
Dia mengatakan, Kemendagri akan memberikan pernyataan resmi setelah pukul 15.00 WIB, terkait sikap pemerintah terhadap para kepala daerah yang tidak hadir.
"Setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu," tegas politikus PAN tersebut.
