Program Swasembada Pangan, Ijeck Ingatkan Banyak Petani Terjerat Utang Rentenir

JAKARTA, iNewsMedan.id - Anggota DPR RI , Musa Rajekshah, mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI untuk melakukan melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki desa, agar program yang ditentukan tepat.

Hal itu dikatakan Musa Rajekshah saat rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Kamis (7/11/2024).

"Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana mapping kita, mapping negara kita wilayah mana daerah mana dengan komiditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman disitu atau produk-produk desa tersebut," ucap Musa Rajekshah dalam penyampaian pandangannya.

Katanya, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan investasi untuk hanya bidang industri, tapi juga berangkat ekonomi ini dari desa.

Hal ini agar menjadikan Indonesia swasembada pangan tercapai, dengan wilayah dan komoditi tanaman dengan spesifik masing-masing tiap daerah.

"Kita tahu mapping ini adalah rencana pembangunan nasional, ada rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota. Terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah baik itu provinsi kabupaten kota tidak liniear," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Ijeck itu mencontohkan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan pemukiman bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.

"Inilah yang kita minta haruslah dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah untuk tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah. Supaya penopang sandang pangan kita seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi," sebutnya.

Ijeck juga menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kementerian Desa, tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Hal ini seperti pendampingan pada desa di daerah wisata super prioritas, seperti hanya di Danau Toba. Sementara daerah lain, desa wisatanya hanya pada saat datang pemerintah pusat atau pun daerah setempat itu dilepas.

Hal lain yang menjadi sorotan Ijeck yang juga Ketua DPD Golkar Sumut itu harus dilakukannya mapping desa. Ini perlu untuk sistem yang terintegrasi terhadap kategori desa. Seperti desa dengan keunggulannya wisata, desa pertanian, dan desa peternakan, yang harus dilakukan mapping secara teliti.

Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan yang lebih baik. Apalagi banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.

"Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani kita yang menjadi sukses dan tidak kaya. Tangan mereka yang kotor, badan petani kita yang berkeringat tapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya). Dan petani kita di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit hutang kepada rentenir. Ini juga harus menjadi perhatian," tegasnya.

Ia pun berharap Kepulauan Nias salah satu menjadi target realisasi program Kementerian Desa terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa. Ijeck pun mendorong anak muda untuk tak malu tinggal di desa, yang memiliki potensi besar dan juga sebagai penopang kota-kota.

"Kami di Sumatera Utara 4 kabupaten di Nias yaitu Nias Induk, nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Mudah-mudahan ini mejadi target tujuan kedepan kepada Kementerian Desa. Kami sangat berharap pada pemerintahan bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran untuk benar-benar fokus dengan ketahanan pangan yang bersumber dari desa," harapnya.