Tegas! Pasukan Perdamaian PBB Cabut Bendera Israel di Wilayah Suriah

NEW YORK, iNews.id - Pasukan penjaga perdamaian PBB yang tergabung dalam UN Disengagement Observer Force (UNDOF), Selasa (17/12/2024), melucuti bendera-bendera Israel di zona penyangga Dataran Tinggi Golan, di dalam wilayah Suriah.

PBB menegaskan, kehadiran tentara Israel di sepanjang zona penyangga melanggar perjanjian yang disepakati pada 1974 pasca-perang Yom Kippur.

"Pasukan penjaga perdamaian kami di Dataran Tinggi Golan, UNDOF, terus melaksanakan mandat untuk mengamati serta melaporkan dari posisinya seluruh area pemisahan (zona penyangga)," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (18/12/2024).

Kehadiran tentara Israel di area operasi UNDOF, lanjut Dujarric, berdampak parah terhadap pasukan helm biru. Mobilitas serta tugas dalam melakukan aktivitas operasional, logistik, dan administratif misi penjaga perdamaian menjadi sangat terbatas.

"Dalam konteks saat ini, UNDOF biasa melakukan sekitar 55 hingga 60 tugas operasional dan aktivitas logistik harian. Saat ini, UNDOF dibatasi pada tiga hingga lima gerakan logistik penting per hari, yang berdampak signifikan terhadap operasionalnya," ujarnya.

Dia juga menegaskan pentingnya untuk tetap memastikan pasukan penjaga perdamaian bisa melaksanakan mandat tanpa halangan serta dengan cara yang aman.

Tentara Zionis memasuki wilayah pemisahan, mengerahkan pasukan di beberapa lokasi penting, termasuk Gunung Hermon dan "Tank Hill" di sebelah timur garis Bravo.

"Misi tersebut juga mengamati pergerakan dan aktivitas pembangunan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) di empat lokasi di wilayah Gunung Hermon," tuturnya.

Personel UNDOF juga melihat bendera Israel di tiga posisi dalam wilayah pemisahan, semua bendera tersebut telah dicopot setelah mendapat protes dari pejabat UNDOF.

UNDOF juga menegaskan kembali tuntutannya terhadap semua pihak untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata 1974. Perjanjian itu juga menetapkan batas-batas zona penyangga serta demiliterisasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 8 Desember lalu atau di hari yang sama saat runtuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad secara sepihak menyatakan perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Sejak itu dia mengerahkan militer Israel memasuki wilayah Suriah, tindakan yang dikutuk oleh PBB dan negara Arab.