Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD, Singgung Biaya Pilkada yang Besar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia setuju dengan usulan itu.

Dia menyebut, biaya penyelenggaraan pilkada sangat besar. Belum lagi kekerasan yang terjadi di beberapa daerah imbas pesta demokrasi tersebut.

"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan, demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Menurutnya, pilkada dapat dilakukan melalui demokrasi perwakilan oleh DPRD.

"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," tutur dia.

Tito akan membahas usulan ini dengan DPR. Dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak lain terkait pembahasan itu.

"Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari, tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disebut Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait biaya pilkada yang sangat mahal saat hadir di HUT ke-60 Golkar, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan, meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya, benar enggak?" katanya.