Pesan Megawati ke MK: Tolong Diingatkan Para Hakim Disumpah Alquran

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah disumpah dengan kitab suci. Sehingga para hakim harus bertanggung jawab mengadili seluruh perkara dengan penuh keadilan. 

Pesan itu disampaikan jelang MK menyidangkan sengketa Pilkada 2024.

"Jadi tolong diingatkan hakim-hakim, karena disumpah, disumpah pakai Alquran, kalau Islam, artinya dia bertanggung jawab ke sana. Itulah keadilan, yang harus menjadikan mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim hingga lahirnya Palu Emas," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Megawati menyinggung ajaran agama soal dua malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik maupun buruk manusia. Dia menyebut para hakim dan presiden juga seorang manusia.

"Jangan lupa, bilang tuh sama hakim-hakim, gile dah, lalu kita minta keadilan tuh kepada siapa, coba Bapak. Maaf ya saya nengok ke situ terus supaya itu nggak bungkam, situ sampaikan kepada teman-teman, ini Ibu Mega yang bilang," ungkapnya.

Sebagai presiden kelima RI yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), Megawati merasa tertampar ketika muncul putusan para hakim MK soal umur. Meski tak secara detail disampaikan Megawati, diketahui MK pernah memutus ambang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pilpres 2024 lalu.

"Saya kayak ditampar tau gak, gile, siapa dia, ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah, mbok ya udah taati saja kalau sebagai warga negara," tutur Megawati.

Dia mengatakan, keadilan Palu Emas tidak boleh ditransaksikan dengan cara apapun, sebab di dalamnya tercermin keadilan Tuhan. Bayangan inilah yang dirasakan Megawati saat diberi mandat membuat MK.

"Tadinya saya kepikir, oh enak banget ya jadi hakim ya, itu ketoknya sepertinya dari dia keadilan itu, tadinya saya gak mau, tapi amanat sebagai presiden, tak bikinlah," kata dia.

Megawati meyakini MK tidak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi. Megawati juga mengatakan MK harus menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa Pemilu.

"Inilah makna dan sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK, dan MK sangat penting untuk menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa orde baru maka yang terjadi adalah rekayasa selalu pemilu," jelas Megawati.