LKPP Dilibatkan Program Makan Bergizi Gratis, Apa Tugasnya?
JAKARTA, iNews.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilibatkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pelibatan itu direspons dengan berbagai langkah strategis terutama menyangkut regulasi dan pedoman skema pengadaan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala LKPP Iwan Herniawan menuturkan, program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya tidak hanya bertujuan mewujudkan kualitas hidup lebih baik melalui target gizi seimbang, namun juga akan mendorong perekonomian nasional. LKPP intensif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program andalan pemerintah itu.
"Yang kita lakukan yakni meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) pengadaan yang mendukung program itu dengan teman-teman BGN," kata Iwan dalam pertemuan dengan pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Dia menjelaskan, peningkatan kompetensi SDM dilakukan oleh kedeputian 3 LKPP. Implementasinya, banyak SDM yang telah dilatih dan lulus sertifikasi. Langkah strategis lain, LKPP akan mengirimkan tim advokasi ke daerah untuk melakukan pendampingan terkait program MBG.
Iwan menyebut Makan Bergizi Gratis akan berjalan pada 2 Januari 2025. LKPP memastikan program untuk 83 juta orang yang mencakup 30 juta anak usia dini, 24 juta murid Sekolah Dasar, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA/SMK, dan 4,3 juta santri, serta 4,4 juta ibu hamil ini dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sinergi dengan Media
Pertemuan dengan awak media menjadi upaya LKPP untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. LKPP menyadari peran media massa sangat penting. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Iwan menerangkan LKPP merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berperan penting dalam merumuskan serta mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berfokus pada pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dan government marketplace.
“Peran LKPP adalah mempertemukan penjual dan pembeli, namanya juga pasar pengadaan. Siapa penjualnya pelaku usaha di luar sana, pembelinya yang menggunakan APBN dan APBD yang uangnya berasal dari pembayar pajak maka harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Iwan.
Pria asli Tasikmalaya ini melanjutkan, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung delapan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Terkait hal itu, LKPP diminta proaktif untuk mendukung program prioritas pemerintah.
