Bahlil Khawatir Harga Minyak Dunia Terkoreksi dan Bebani APBN gegara Konflik Timur Tengah

Bahlil Khawatir Harga Minyak Dunia Terkoreksi dan Bebani APBN gegara Konflik Timur Tengah

Ekonomi | inews | Selasa, 8 Oktober 2024 - 07:11
share

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku khawatir konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia terkoreksi. Sebab, hal ini bisa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Ya kita melihat bahwa sudah ada tanda-tanda kan, ada tanda-tanda kalau perang ini terus terjadi tidak menutup kemungkinan harga minyak dunia akan terkoreksi," ucapnya ketika ditemui di Hotel JS Luwansa, Senin (7/10/2024) malam.

Oleh karena itu, Bahlil berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai terkoreksi. Sebab, Indonesia diketahui masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Karena kita kan masih impornya kurang lebih 900 sampai 1 juta barel per day. dan impor memakai harga dunia gitu. Jadi itu kita doakan lah mudah-mudahan tidak terjadi ya," tutur dia.

Namun, apabila harga minyak terkoreksi masih dalam batas APBN maka tidak akan terpengaruh. Seperti diketahui, harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) untuk bulan September 2024 ini masih sebesar 72,54 dolar AS per barrel, turun 5,96 dolar AS dari bulan sebelumnya yang mencapai 78,51 dolar AS per barrel.

"Artinya kalau perang terjadi dan harga minyak dunia tidak bergerak itu tidak apa-apa. Tapi, kalau perang terjadi tapi harga minyak dunia naik, itu berdampak pada perekonomian dan beban keuangan APBN kita ya," kata Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus memantau perkembangan harga minyak dunia di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Pasalnya, harga komoditas ini cukup sensitif terhadap keadaan geopolitik dunia.

"Harga minyak bergejolak itu kan gak hari-hari ini. Sudah cukup panjang ya. Harga minyak itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Gak sekedar kayak komoditas biasa itu hanya terkait supply demand," ujar Agus ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Topik Menarik