Rosan Ungkap Realisasi Investasi Tembus Rp6.931 Triliun sejak 2019
JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan realisasi investasi dari pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau 2019 hingga Juni 2024 tembus Rp6.931 triliun. Menurutnya, nilai investasi di Indonesia akan terus mengalami peningkatan.
Rosan menuturkan, capaian realisasi investasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah direspons positif oleh para investor, dan yang lebih menariknya lagi selama periode tersebut investasi yang ditanamkan tersebar tidak hanya di Pulau Jawa saja, justru lebih banyak di luar Jawa.
"Ini adalah kenaikan kurang lebih 18 persen setiap tahunnya. Dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2 persen dibanding 5 tahun lalu," ujar Rosan dalam acara Anugerah Layanan Investasi 2024 dengan tema Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Senin (30/9/2024).
"Kita tahu kita harus terus melakukan penyempurnaan, reformasi kebijakan, policy dan regulasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi kita. Apalagi dengan adanya UU Ciptaker yang telah menaungi bahwa kita menjadi lebih terbuka," tuturnya.
Rosan menambahkan, selain nilai investasi yang besar, Kementerian Investasi/BKPM juga mencatat adanya penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 7.188.479 orang atau rata-rata 1.437.695 orang per tahun.
Di sisi lain perizinan usaha berbasis risiko yang sudah kita keluarkan sejak 4 Agustus 2021-27 September 2024 terdapat 10.382.846 Nomor Induk Berusaha (NIB).
"NIB kita keluarkan melalui sistem online single submission. Ini juga menunjukan perizinan usaha lebih mudah dan memberikan kepastian, dan mayoritas izin yang kita berikan adalah UKM," kata dia.
Rosan pun menekankan kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi agar lebih bersinergi dalam memberikan kepastian kepada dunia usaha guna menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dia juga berharap seluruh pihak bisa meningkatkan pelayanan investasi lebih dari sebelumnya.
"Kita perlu meningkatkan daya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan usaha sesuai dengan kewenangan baik di tingkat pusat dan daerah. Jadi kami minta kerja samanya, sinerginya, kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan perizinan investasi," ucapnya.
