Jokowi dan Prabowo Dijadwalkan Hadiri MotoGP Mandalika 2024

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri MotoGP Mandalika 2024, di Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 27-29 September 2024.

Bahkan, Satuan Tugas (Satgas) Evakuasi di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dibentuk untuk menyiapkan prosedur kesiapsiagaan menghadapi bahaya bencana gempa bumi dan tsunami jelang gelaran MotoGP Mandalika.

“Satgas secara khusus disiapkan selama gelaran MotoGP Mandalika 2024 yang rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih, Prabowo Subianto,” tulis keterangan resmi BNPB, Rabu (25/9/2024).

BNPB juga telah memfasilitasi pemerintah daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami, salah satunya dilakukan melalui gladi ruang atau TTX atau table top exercise jelang kompetisi balap internasional di Sirkuit Mandalika itu. TTX yang digelar di Kota Mataram, NTB kemarin (24/9), memperkuat persiapan para pemangku kepentingan, khususnya dalam mengantisipasi bahaya geologi.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami di Pulau Lombok, khususnya di (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK Mandalika.

“Apalagi, dalam waktu dekat akan diselenggarakannya MotoGP pada tanggal 27-29 September 2024 yang akan dihadiri kurang lebih dari 70.000 penonton,” ujar Raditya di hadapan para pelaku TTX dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga usaha terkait.

Pelaksanaan TTX ini bertujuan, di antaranya, untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya informasi terkait kebencanaan dan komunikasi terpadu dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024.

“Memperjelas serta menyepakati mekanisme dan prosedur evakuasi, termasuk lokasi atau tempat evakuasi sementara untuk seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas,” ucap Raditya.

Pada kesempatan itu, Raditya juga mengingatkan potensi gempa megathrust di selatan Lombok, serta kejadian gempa yang terjadi pada 2018. Dia meminta BPBD di wilayah NTB selalu responsif, adaptif, antisipatif dan menempatkan keselamatan rakyat  di atas segalanya.

Dalam membangun kesiapsiagaan, Raditya menegaskan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, seperti BPBD, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui simulasi berbasis diskusi, TTX membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana kontingensi, prosedur operasional standar (SOP), serta rantai komando dalam situasi darurat. Upaya kesiapsiagaan ini tidak terlepas dari catatan historis gempa bumi merusak dan tsunami di wilayah NTB dan sekitarnya, di antaranya pada 1815, 1818, 1917.