Ketua DPR Minta Pemerintah Tetapkan Pengganti Kompeten untuk Dirjen Aptika Kominfo
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti soal pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani. Dia meminta pemerintah dapat menetapkan pengganti Semuel dengan individu yang kompeten.
Puan menilai langkah pengunduran diri Dirjen Aptika sebagai langkah yang berisiko. Atas dasar itu, Puan meminta kekosongan pejabat di Kominfo itu tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.
“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga saya harap pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).
Terlepas dari itu, Puan berharap, pengunduran diri Semuel tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sedang berlangsung. Menurutnya, pengunduran Semuel merupakan konsekuensi atas tugas yang diemban.
"Pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," ujar Puan.
Menurutnya, penanganan gangguan siber diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta juga masyarakat sipil. Puan mengatakan, hal ini sebagai bentuk antisipasi sekaligus upaya untuk mengahadapi angcaman siber di masa yang akan datang.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” tutur perempuan pertama yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP itu.
PKB Probolinggo Solidkan Kepengurusan Melalui Konsolidasi, Siap Menangkan Kader di Pilkada
Berdasarkan informasi, dalam 12 hari terakhir sedikitnya 239 instansi Pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya. Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan publik pun masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.
Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
