FGD ABUPI Bahas Peran BUP dan Tersus dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
JAKARTA, iNewsTangsel.id - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Hotel Morazen, Surabaya, pada Kamis (10/10).
Acara ini menjadi pembuka dari rangkaian ABUPI Roadshow 2024 yang akan diselenggarakan di tiga kota besar, yakni Surabaya, Samarinda, dan Makassar.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor maritim, termasuk penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan asosiasi terkait. Diskusi tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta pemangku kepentingan lainnya untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, S.T., M.T., menyoroti pentingnya pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si., menguraikan strategi pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan.
Wakil Ketua INSA Jawa Timur, Dwi Agus Wahyono, berbicara mengenai peran pelaku usaha pelayaran dalam memperkuat daya saing maritim, sedangkan Ketua DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, menekankan pentingnya efisiensi dalam rantai logistik guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Achmad Baroto dari Kadin Jatim menyoroti peran penting dunia usaha dalam memperkuat ekosistem pelabuhan, sementara Kody Lamahayu Fredy dari APBMI menekankan perlunya penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan.
Dalam diskusi ini, pemerintah daerah mengharapkan agar pelabuhan, Tersus, dan TUKS dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pelabuhan, Tersus, dan TUKS sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, harapan ini masih menjadi perhatian.
Menanggapi hal ini, Agustinus Maun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan milik kementerian.
"Namun, pemerintah daerah masih belum sepenuhnya siap dalam hal anggaran dan sumber daya manusia," ujar Agustinus.
Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa, menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah dan swasta untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat, seperti pelabuhan yang diserahkan, adalah kunci sukses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terutama di sektor maritim,” tutup Febrial.
