RI Masih Impor Beras, Bapanas Pastikan Tak Berdampak Negatif ke Petani

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diketahui masih rutin mengimpor beras. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa hal ini ini terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Arief menuturkan, perubahan iklim telah membuat produktivitas pertanian dunia, termasuk Indonesia menurun. Hal ini membuat pasokan beras negara mengalami keterbatasan, sehingga harus dilakukan impor.

"Setelah kami hitung ketersediaan dikaitkan dengan produksi yang ada, namun karena climate change dan lainnya, hanya ada lebih sekitar 500.000 ton. Dari itu terpaksa diperlukan tambahan pengadaan, jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI dikutip, Juma (13/9/2024).

Arief menambahkan, kebijakan pengadaan beras dari luar negeri yang selama ini telah diimplementasikan tidak memberi dampak negatif kepada petani tanaman pangan dalam negeri. Hal ini dapat dipantau dari pergerakan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP).

Selama ini, pemerintah secara konsisten mampu menjaga NTPP selalu melebihi dari 100 poin sejak Oktober 2022. Di samping itu, indeks harga yang diterima petani padi terhadap indeks harga yang dibayar petani pun terus diupayakan mengalami surplus.

Adapun secara tahunan, pada 2023, indeks harga yang diterima petani padi tercatat 127,26, yang mana angka ini disebutnya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani di 117,31.

Terbaru, indeks harga yang diterima petani padi di Agustus 2024 berada di 136,42. Sementara indeks harga yang dibayar petani di 121,09. Adapun harga yang dibayar petani sendiri diklaim Arief merupakan rerata harga eceran barang/jasa.

"Adapun harga yang dibayar petani sendiri merupakan rerata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian," katanya.