YLKI Sebut Skema Power Wheeling Berpotensi Tumbuhkan Kartel Bisnis, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan skema power wheeling pada sistem ketenagalistrikan di Tanah Air. Pasalnya, skema ini dinilai dapat merugikam konsumen.

Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita. Karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen, kata Tulus di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Tulus menilai skema power wheeling sangat berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara. Alhasil, berpotensi menyebabkan kartel bisnis.

Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik, tutur dia.

Jika pemerintah sulit menentukan tarif, kata Tulus, maka masyarakat sebagai konsumen listrik harus membayar tarif listrik yang mahal.

Jika dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen, ucap dia.

Akibatnya, power wheeling berisiko mewariskan masalah kepada rakyat yang bakal menerima tarif listrik mahal. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta.

Tulus berpendapat, sistem ketenagalistrikan harus dipantau negara dan dinikmati oleh masyarakat. Sebagai informasi, skema power wheeling tengah dibahas untuk masuk dalam RUU Energi Baru dan Terbatukan (EBET).

Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor," ujar Tulus.