Duh, Anggaran IKN Diramal Bengkak gegara Inflasi dan Kenaikan Harga Material

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan porsi APBN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya direncanakan hanya 20 persen dari total estimasi kebutuhan dana Rp466 triliun atau Rp93 triliun perlu dihitung ulang. Sebab, anggaran diramal akan membengkak.

Endra menjelaskan saat ini nilai paket yang sudah terkontrak untuk pembangunan infrastruktur dasar saja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah mencapai Rp85 triliun. Alhasil, sisanya APBN tinggal Rp8 triliun saja.

Sayang, kata Endra saat ini telah terjadi ini inflasi dan peningkatan harga material yang membuat peningkatan biaya konstruksi di IKN. Sehingga estimasi porsi APBN 20 persen perlu dari total Rp466 triliun perlu dihitung lagi.

"Ya kan itu kan perkiraan pada tahun 2020 ya. Kan ada inflasi, ada perubahan harga material, ada beberapa perubahan yang memang kita harus hitung lagi," ucap Endra saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).

Sehingga dikatakan Endra kemungkinan porsi pembiayaan APBN bisa jauh lebih besar dari estimasi awal yaitu Rp93 triliun. Pasalnya, angka tersebut diambil pada perhitungan tahun 2020 lalu.

"Jadi bisa saja angkanya lebih dari itu. Tapi kan itu harus angka-angka koreksi ya. Artinya itu kan pada tahun 2020 kita laporkan ke DPR," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Endra menjelaskan saat ini juga masih memerlukan banyak peran APBN untuk mengembangkan jaringan infrastruktur dasar di IKN. Terutama untuk wilayah pengembangan klaster kedua, yaitu KIPP 1B, dan 1C.

Kawasan tersebut yang nantinya akan disiapkan untuk para calon investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN. Sebab saat ini untuk pengembangan KIPP 1A targetnya akan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang.

"Seperti pembangunan Istana Wapres kemarin Rp1,4 triliun kan sudah terkontrak tapi kan baru mulai," ucap dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan saat ini fokus anggaran atau APBN pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemenuhan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan ini terbagi dalam 3 klaster, yaitu KIPP 1A, KIPP 1B, dan KIPP 1C.

Kepala Negara itu melanjutkan, pengembangan kawasan selanjutkan akan bergeser ke klaster 2, yaitu KIPP 1B. Targetnya pengembangan klaster ini akan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Kawasan inilah yang nantinya akan diperuntukan untuk calon investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN.