KPU Depok Pastikan Hak Pilih Disabilitas Terjamin di Pilkada 2024
DEPOK, iNews Depok. id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok berkomitmen untuk memastikan hak pilih seluruh warga negara, termasuk masyarakat dengan disabilitas, terjamin dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Depok, Willi Sumarlin, pada Senin (30/9/2024).
Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan, sebanyak 3.873 orang dengan disabilitas telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Depok tahun ini. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat disabilitas dalam proses demokrasi.
"Ribuan pemilih disabilitas ini tersebar di 2.763 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang telah kami siapkan," kata Willi.
KPU Depok telah melakukan berbagai persiapan untuk memudahkan akses bagi pemilih disabilitas, seperti menyediakan fasilitas khusus di TPS dan memastikan ketersediaan petugas yang terlatih untuk membantu proses pencoblosan.
Jenis disabilitas yang tercatat dalam DPT Pilkada Depok cukup beragam. Sebanyak 1.619 orang mengalami disabilitas fisik, 276 orang memiliki disabilitas intelektual, dan 689 orang mengalami disabilitas mental. Selain itu, terdapat 685 orang dengan disabilitas sensorik wicara, 177 orang dengan disabilitas sensorik rungu, dan 427 orang dengan disabilitas netra.
"Kami ingin memastikan bahwa di Pilkada 2024 nanti, pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak pilihnya dengan nyaman dan mudah, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi," tegas Willi.
KPU Depok berharap partisipasi aktif dari seluruh pemilih, termasuk masyarakat disabilitas, dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Depok.
Sementara itu, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Depok untuk Pilkada 2024 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu 1.427.674 jiwa. Pemilih laki-laki berjumlah 700.215 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 727.459 orang.
Dengan jumlah pemilih yang besar ini, Pilkada Depok 2024 diprediksi akan berlangsung meriah dan kompetitif. KPU Depok terus berupaya untuk menjalankan tahapan pelaksanaan Pilkada dengan jujur, adil, dan transparan.
