Pakar Ilmu Lingkungan Dr. Rimun Wibowo Soal Konflik Tata Ruang dan Tata Kelola Lahan

Lima Hal Perlu Jadi Perhatian Pemerintah

BOGOR, iNewsBogor.id - Dr. Rimun Wibowo, pakar ilmu lingkungan yang juga Alumni Fakultas Pertanian IPB dan Program Doktor Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, menjadi pembicara dalam Kongres Pertanian Indonesia yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian IPB (IKA FAPERTA IPB) pada 23-24 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Rimun menyampaikan pandangannya terkait konflik tata ruang dan tata kelola lahan, khususnya dalam konteks pertanian.

Adapun topik kekinian yang dibahas Dr. Rimun dalam sesi tersebut adalah “Tata Ruang Pertanian, Pemberdayaan Agraria, Konsolidasi Lahan dan Korporasi Petani.”

Berikut adalah lima poin penting yang ia tekankan merupakan catatan kritis harus menjadi perhatian pemerintah:

1. Dualisme Rezim Pengelolaan Lahan

Dr. Rimun menyoroti adanya dualisme rezim terkait lahan, seperti pengelolaan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dualisme ini sering kali memicu persoalan di tingkat implementasi, sehingga perlu dicari solusi untuk menghindari preseden buruk dalam penataan lahan.

2. Konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW kerap kali harus disesuaikan ketika pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski ada aturan terkait perlindungan lahan pertanian (LP2B dan LSD), proyek strategis ini bisa berbenturan dengan kebijakan RTRW, yang menimbulkan dilema dalam mencari lahan pengganti. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama karena lahan pengganti sering kali sulit ditemukan.

3. Tantangan Konsolidasi Lahan Pertanian

Menurut Dr. Rimun, konsolidasi lahan pertanian menghadapi resistensi dari petani. Oleh karena itu, diperlukan kajian sosial ekonomi dan budaya yang mendalam untuk memahami situasi petani. Jika layak, perlu dilakukan edukasi kepada petani agar mereka dapat mendukung program ini dengan pemahaman yang baik.

4. Teknologi Pertanian dan Efektivitasnya

Di tengah penyempitan lahan dan belum tercapainya konsolidasi lahan pertanian, Dr. Rimun mempertanyakan apakah teknologi pertanian dapat memberikan solusi untuk mendongkrak kemajuan pertanian Indonesia. Teknologi ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam kondisi terbatasnya lahan.

5. Politik Pertanian dan Kesejahteraan Petani

​​​​​​Dr. Rimun menegaskan pentingnya dukungan politik yang baik untuk sektor pertanian. Tanpa komitmen politik yang kuat, sulit untuk mendorong program pertanian yang efektif. Ia juga menyoroti masalah harga produk pertanian yang mahal, namun petani tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan manfaat yang setara dari harga produk pertanian yang harus dibayar oleh konsumen.

"Kelima poin tersebut menjadi panduan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait tata ruang dan tata kelola lahan di sektor pertanian," pungkasnya