Berantas Pengangguran, Kemenaker dan Bupati Bekasi Bangun Sinergitas Data Ketenagakerjaan

JAKARTA – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menandatangani naskah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dalam rangka sinergitas data ketenagakerjaan. Dengan mengusung tema Sinergi untuk Negeri, penandatangan kerja sama berlangsung di Gedung Tri Dharma, Kemenaker, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.

Menurut Wakil Menaker RI, Immanuel Ebenezer, kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khusunya, dalam menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

"Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran," ujar Immanuel lewat siaran pers, dikutip Jumat (21/3/2025).

Selain Kabupaten Bekasi, ada tujuh daerah lainnya turut serta dalam penandatanganan kerja sama ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.

Sementara itu, Ade Kuswara Kunang diwakili Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, mengungkapkan, kerja sama ini akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan, termasuk informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.

"Data ini mencakup pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan," katanya.

Data tersebut, sambungnya, dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini. "Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien," tuturnya.

Pihaknya berharap dengan adanya sinergi antara Kemenaker dengan pemerintah daerah dapat menciptakan sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan komprehensif. Data yang tersusun dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Kolaborasi yang terjalin juga diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.