Baleg Tegaskan RUU Pilkada sudah Dibahas sejak 2023, bukan setelah Ada Putusan MK

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menegaskan, pembahasan RUU Pilkada telah dimulai sejak 23 Oktober 2023. Menurutnya, RUU usul inisiatif DPR ini bukan barang baru yang tiba-tiba muncul atau bukan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada.

"Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23, bulan Oktober tahun 2023 Jadi bukan baru kemarin," kata Baidowi di ruang sidang, Rabu (21/8/2024).

Dia mengingatkan, RUU ini disahkan menjadi inisiatif DPR pada rapat paripurna 21 November 2023. Namun, pembahasan RUU tersebut sempat mandek di pertengahan jalan.

Ditambah lagi sempat ada putusan MK mengenai penjadwalan pilkada yang batal ditunda.

"Akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR, dan surat presiden (Surpres) dari pemerintah itu sudah lama," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengatur syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. Panja juga menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan.

Kesepakatan Baleg DPR ini membuat PDIP terancam tidak bisa mencalonkan gubernur di Pilgub Jakarta. Penyebabnya, Baleg DPR tidak mengikuti semua putusan MK.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 yang diubah dalam DIM baru usul inisiatif DPR, terdapat dua kelompok persentase syarat pencalonan Pilkada 2024 bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD maupun bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg DPRD.

Sementara partai yang tidak punya kursi DPRD tetap bisa mengajukan calon sepanjang mengikuti aturan ambang batas terbaru yang dibuat MK.