Obat di RI 400 Persen Lebih Mahal daripada di Luar Negeri, Kepala BPOM Singgung Keterlibatan Mafia

Obat di RI 400 Persen Lebih Mahal daripada di Luar Negeri, Kepala BPOM Singgung Keterlibatan Mafia

Berita Utama | inews | Selasa, 20 Agustus 2024 - 20:39
share

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik untuk mengendalikan harga obat yang tinggi. Sebab, harga obat di tanah air bisa 400 persen lebih tinggi dibandingkan di luar negeri.

“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” katanya dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Taruna menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia pun meminta untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor," tutur dia.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri.

“(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita," ucapnya.

Ia pun menilai mahalnya harga obat di dalam negeri berkaitan dengan jaringan mafia obat internasional.

“Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kita nggak menuduh negara lain, tapi tampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,” tutur Taruna.

“Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.

Topik Menarik