Jaksa Ungkap Perbuatan Tom Lembong: Beri Izin Impor Gula saat Stok Mencukupi

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan perbuatan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di kasus dugaan korupsi impor gula. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Tom Lembong.

Jaksa menyebut, Tom Lembong memberikan izin untuk melakukan impor gula. Padahal stok gula saat itu masih mencukupi.

“Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tanggal 12 Mei 2015 tersebut, stok gula konsumsi masih mencukupi, sehingga tidak perlu melakukan impor gula serta tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan impor gula dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut jaksa, rapat koordinasi itu dilakukan bersama Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN yang membahas stabilisasi pangan dan inflasi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. 

Rapat koordinasi itu pun melahirkan sejumlah keputusan. Pertama, akan terjadi defisit pada jagung, kedelai, daging sapi, dan semua jenis cabai. Sedangkan yang mengalami surplus adalah beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, serta daging dan telur unggas.

Kemudian, dalam rapat itu juga disimpulkan stok gula mencukupi sehingga tidak perlu impor. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi ke industri makanan dan minuman, bukan konsumen.

Jaksa juga menerangkan, dalam rapat itu disebutkan pemerintah wajib mempunyai stok nasional gula yang dikelola Bulog atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). 

Rapat antarkementerian itu lalu menyepakati agar tidak memberikan izin impor dalam tiga bulan ke depan karena pabrik gula BUMN tengah melakukan penggilingan.

"Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan yang diberikan izin impor adalah PT PPI," kata jaksa.

Kemudian, kesimpulan rapat itu menerangkan, menteri perdagangan harus mengirim surat kepada semua kepala daerah untuk menggelar operasi pasar.

“Menteri Perdagangan harus mengirim surat (seperti yang telah dilakukan Menteri Dalam Negeri) kepada semua kepala daerah agar di daerah masing-masing dilakukan operasi pasar,” jelas jaksa.

Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.