BEM se-Bogor Raya Nilai Touring Ratusan Kades Ke Baduy, Pembangkangan Inpres Penghematan Anggaran

BOGOR, iNewsBogor.id - Ratusan Kepala Desa yang menamakan diri Komunitas Kades Gaul (KOKAGA) se Kabupaten Bogor menggelar acara touring Saba Baduy, Kampung Ciboleger, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Sabtu (22/2) lalu.

Sontak aksi touring ratusan kepala desa yang merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor tersebut menjadi sorotan dan pertanyaan sejumlah kalangan. Salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se- Bogor Raya.

Koordinator BEM se-Bogor Raya, Hanif Abdullah menilai kegiatan touring itu bentuk aksi pembangkangan Intruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto tentang penghematan anggaran.Bahkan dia menegaskan, sebuah ironi disaat anak anak sekolah dilarang touring, para kades tersebut malah touring menggunakan kendaraan dinas. Dengan dalih, belajar ketahanan pangan sudah dipastikan menggunakan biaya desa yang seharusnya digunakan untuk hal yang jauh lebih relevan bagi kepentingan masyarakat.

“Kami melihat ini sebagai bentuk sikap tidak punya hati dari para kepala desa yang lebih mementingkan kesenangan pribadi ketimbang memikirkan kesejahteraan warganya. Walaupun mereka alasannya untuk belajar ketahanan pangan. Apalagi, mereka menggunakan kendaraan dinas pemberian dari pemerintah kabupaten Bogor yang seharusnya dipakai untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk touring,” tegas Hanif Abdullah pada awak media, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, masih banyak permasalahan di desa seperti infrastruktur pelayanan terutama masalah sosial belum maksimal, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun, alih-alih fokus, menggunakan motor dinas, para kepala desa justru memilih kegiatan touring yang dinilainya tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami tidak anti dengan kegiatan refreshing, tapi dahulukan kepentingan warga, alih alih alasan belajar. Ini patut dipertanyakan karena sudah masuk pembangkangan intruksi Presiden soal penghematan anggaran, “ ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti penggunaan dana publik dalam touring tersebut yang dianggap melanggar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditandatangani Presiden pada 22 Januari 2025. Dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan seluruh pejabat negara, termasuk kepala desa, untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor guna memastikan penggunaan dana yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Apakah turing KOKAGA ini ada pengecualian dari pak presiden, sementara dilihat dari manfaat ini jauh dari manfaat. Kenapa tidak dari dulu kalau benar mau belajar, ini harus jelas,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah warga yang dimintai komentar turut mengungkapkan kekecewaannya atas kegiatan touring tersebut. Mereka berharap kepala desa lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat daripada melakukan perjalanan wisata dengan dalih studi banding.

“Kami butuh jalan desa yang diperbaiki, butuh bantuan usaha, butuh perbaikan sarana pendidikan. Kalau Kepala Desa lebih memilih touring daripada mengurus desa, ya wajar kalau warga kecewa,” ujar Yanyan seorang warga Kecamatan Cigombong.