SBY Ingatkan Semangat Reformasi: Jenderal Aktif Jangan Berpolitik

BOGOR, iNews.id - Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bercerita saat tergabung dalam tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Cerita itu disampaikan SBY di hadapan 38 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025). 

Presiden keenam RI itu mengatakan, TNI aktif tabu untuk memasuki dunia politik. Hal ini yang menjadi semangat reformasi kala itu.

“Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, Minggu (23/2/2025).

Saat itu, dia mengaku menjadi menjadi salah satu tim penyusun reformasi ABRI. Dia mengatakan, jenderal TNI yang masih aktif jangan berpolitik.

“Saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,” jelas dia.

Hal itu kemudian dia turunkan ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, AHY harus mundur dari dunia militer meski memiliki karier yang cemerlang.

“Oleh karena itu ketua umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang kariernya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syartnya harus mundur. Itulah salah satu yg kita gagas dulu,” kata dia.

SBY juga bercerita saat di-reshuffle dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001 lalu. 

Dia mengaku ikhlas dengan keputusan Gus Dur. Dia meyakini, saat itu Gus Dur memiliki pertimbangan khusus dalam melakukan reshuffle kabinet.

Meski dibebastugaskan dari jabatan pemerintahan, SBY mengaku tetap menghormati Gus Dur. Dari keputusan itu juga, SBY mulai merancang partai Demokrat yang kini dipimpin putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari posisi sebagai sebagai Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” tutur dia.