Ketua KPK Ungkap Isi LHKPN Pejabat Masih Memprihatinkan, Ada Indikasi Suap

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, kebenaran isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat masih banyak yang memprihatinkan. Masih ada indikasi penerimaan suap dan gratifikasi dalam LHKPN tersebut.

Padahal, LHKPN merupakan instrumen penting dalam pencegahan praktik korupsi.

Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang 19 Tahun 2019. Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan, ucap Nawawi dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12/2024).

Dia berharap, para pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan hartanya melalui pelaporan LHKPN yang benar isinya.

Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya, katanya.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkap sebanyak 52 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih belum melaporkan LHKPN. Artinya, baru 72 pejabat lainnya yang sudah menyelesaikan kewajiban tersebut.

Secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor, kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/12/2024).

Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya belum.

Kemudian, dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor, ujar dia.

Selain itu, dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.