Dugaan Ikut Kampanyekan Paslon, Bawaslu Kendal Panggil Pejabat Kesehatan
KENDAL,iNewsPantura.id Diduga melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang berupa kampanye Paslon yang melibatkan Dinas Kesehatan, 8 pejabat kesehatan di Kabupaten Kendal dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal Kamis (21/11/ 2024).
Menurut Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, ada 8 orang yang dipanggil dan dimintai klarifikasi terkait kegiatan kader Posyandu Kendal yang disusupi unsur kampanye salah satu paslon. Mereka yang dipanggil yakni sejumlah kepala puskesmas, beberapa pejabat dari Dinas Kesehatan, hingga relawan kampanye dari paslon nomor urut 3.
"Pemanggilan ini tindak lanjut dari peristiwa pengumpulan kader Posyandu di River Walk Boja," jelasnya.
Hevy menyampaikan, Bawaslu Kendal sudah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan. Pemanggilan ini akan dilakukan selama satu hari.
"Yang kami panggil baik terlibat langsung maupun tidak. Hingga siang ini sudah ada 3 orang yang memenuhi pemanggilan," terangnya.
Mansur Hidayat : Foto dengan Jokowi itu biasa, Kita yang dapat dukungan dari Jokowi dan Prabowo
Setelah proses klarifikasi, jika hasilnya menguatkan dan terbukti ada unsur pidana maka Bawaslu Kendal akan menaikkan prosesnya ke Rapat Sentra Gakkumdu.
"Kalau ada bukti-bukti yang menguatkan dan memang pelanggaran, akan dinaikkan menjadi penyidikan," kata Hevy.
Unsur pidana yang akan dikenakan yakni Pasal 69 huruf h UU Pemilihan menyebutkan dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
Serta Pasal 187 (3) UU Pemilihan menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pihaknya mengimbau, jelang hari pemungutan suara seluruh pihak-pihak yang dilarang untuk berkampanye untuk tidak melakukan pelanggaran. Terutama ada juga tindak lanjut putusan MK 136 yang telah diperjelas bahwa pejabat daerah, TNI/Polri, ASN dan Kades tidak diperbolehkan melakukan kampanye.
