Miris! DPR Beberkan Banyak Guru Terjerat Pinjol hingga Harus Kerja Sampingan

Miris! DPR Beberkan Banyak Guru Terjerat Pinjol hingga Harus Kerja Sampingan

Terkini | inews | Jum'at, 18 Oktober 2024 - 15:04
share

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 42 persen masyarakat yang terjerat pinjaman online ternyata berprofesi sebagai guru. Data dari NoLimit Indonesia itu diungkapkan anggota DPR dr Gamal.

Sementara, laporan Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada Mei 2024 juga menyebut ada 42 persen guru dan 74 persen guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta. Lalu ada 13 persen guru dan 20,5 persen guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp500.000.

“Kita juga dikejutkan oleh riset NoLimit yang mengatakan 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berprofesi sebagai guru,” ujar Gamal, Jumat (18/10/2024).

Menurut Gamal, banyak guru yang juga memiliki pekerjaan sampingan. Salah satunya merupakan guru honorer asal Sukabumi bernama Alvi Noviardi yang bekerja sebagai pemulung sepulang mengajar.

"Kebayang nggak, mereka (guru) berangkat ke sekolah untuk mengajar di saat yang sama sedang ada tanggungan utang yang harus dibayar dan kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Bagaimana mereka bisa mengajar dengan tenang dan penuh konsentrasi?" ujar Gamal.

Kendati demikian, Gamal menyebut para guru di Indonesia masih berkomitmen mendidik anak-anak. Meskipun guru mendapatkan gaji yang kecil, hasil survei menunjukkan mayoritas tetap ingin melanjutkan mengajar hingga usia tua.

"Hebatnya 93,5 persen guru di Indonesia mereka berkomitmen akan terus mengajar begitu sampai pensiun,” ucap Gamal. 

Menurut dia, Indonesia telah berhasil membuka akses pendidikan lebih luas, tetapi yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pasalnya, tidak sedikit anak-anak yang bersekolah tetapi tidak paham dengan apa yang mereka pelajari.

Padahal, katanya, anggaran pendidikan Indonesia salah satu yang cukup besar di Asia. Berdasarkan amanat konstitusi, 20 persen anggaran negara setiap tahunnya harus dialokasikan untuk pendidikan.

"Padahal dengan adanya spending anggaran sekitar Rp665 triliun kita seharusnya mampu melakukan akselerasi peningkatan indikator kinerja pendidikan,” katanya.

Topik Menarik