PM Australia Albanese Murka Negaranya Disebut Fasis oleh Elon Musk

SYDNEY, iNews.id - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tak terima negaranya disebut fasis oleh Elon Musk, pemilik platform media sosial X. Ini bermula dari rancangan undang-undang (RUU) baru di Australia yang akan menghukum perusahaan platform media sosial terkait penyebaran informasi salah alias hoaks.

Albanese membalas Musk dengan mengatakan setiap platform media sosial memiliki tanggung jawab sosial atas konten-konten di dalamnya.

"Jika Musk tidak paham, itu lebih banyak berbicara tentang dia daripada pemerintahan saya," kata Albanese, dikutip dari AFP, Minggu (15/9/2024).

Sebelumnya Musk mengkritik RUU baru yang akan menjatuhkan hukuman denda kepada perusahaan raksasa media sosial yang menyebarkan informasi salah.

Australia memperkenalkan RUU Pemberantasan Informasi Palsu pada Kamis (12/9/2024). Otoritas di Negeri Kangguru akan diberi wewenang lebih luas untuk mendenda terhadap perusahaan raksasa teknologi sebesar hingga 5 persen dari omzet tahunan mereka jika terbukti melanggar.

"Fasis," tulis Musk singkat, di X.

Pemerintah Australia tengah menjajaki beberapa terobosan baru yang akan membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas konten di platform mereka. Sebelumnya pemerintah menyiapkan aturan yang melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan media sosial.

Ini bukan kali pertama Albanese berseteru dengan Musk. Regulator Australia sebelumnya menggugat perusahaan Musk ke pengadilan pada awal 2024. Australia mendesak X menghapus video menunjukkan seorang pendeta di Sydney ditikam saat berkhutbah. Musk memprotes kebijakan itu hingga cekcok dengan Albanese di media sosial.

Setelah mendapat desakan kuat, X menuruti keinginan pemerintah Australia untuk menghapus video itu bagi pengguna di Australia. Namun perusahaan batal menghapus video itu untuk pengguna global setelah Musk meraih kemenangan hukum dalam sidang pendahuluan di pengadilan. Musk merayakan kemenangan itu dengan menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan berpendapat.