Memanas !!! Ribuan Massa OAP Berunjuk Rasa Dukung Keputusan MRPPBD Soal Hak Politik Orang Asli Papua

SORONG, iNewsSorong.id - Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat OAP dan Non-OAP turun ke jalan, mendesak pihak KPU agar menghormati keputusan MRP dan meminta KPU menolak bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang bukan Orang Asli Papua (OAP).

Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan petugas polisi yang memasang barikade kawat berduri di jalan masuk ke Kantor KPU Papua Barat Daya.

Dengan menggunakan busana adat, ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Orang Asli Papua dan Non-Asli Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis siang (12/09/2024). Sebelumnya, mereka melakukan aksi long march menuju kantor KPU Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Aksi tersebut dikawal ketat oleh pihak kepolisian dengan barikade kawat duri untuk menjaga keamanan.

Aksi ini juga menampilkan sejumlah atraksi tarian adat yang dibawakan oleh kaum perempuan Papua, sebagai simbol dukungan kuat terhadap tuntutan mereka.

Dalam tuntutannya, massa meminta KPU Papua Barat Daya menghormati keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya. Mereka juga mendesak KPU untuk tidak meloloskan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bukan OAP.

Massa meminta KPU segera menetapkan empat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah sah ditetapkan oleh MRP memenuhi syarat sebagai OAP.

Ketua Forum Lintas Suku OAP dan Non OAP, Frengki Onim, mengungkapkan, masyarakat Papua berharap KPU menghormati keputusan MRP untuk menghindari potensi konflik dan akan terus mendukung MRP dalam menjalankan perannya sebagai representatif kultural di tanah Papua.

Sementara itu, Fernando Ginuni, salah satu tokoh muda Papua mengungkapkan bahwa, keputusan MRP Papua Barat Daya sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai UU OTSUS.

Fernando berharap agar pihak KPU Papua Barat dapat menghormati keputusan tersebut dan tidak melukai perasaan orang papua.

Setelah menyampaikan orasinya, massa kemudian ditemui oleh Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, bersama sejumlah komisioner KPU Papua Barat Daya. Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menyatakan bahwa aspirasi para pendemo akan dipelajari dan keputusan akan diambil sesuai aturan yang berlaku.

Pengumuman calon tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dijadwalkan pada 22 September 2024 mendatang. Usai menggelar aksi demo, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Sebelumnya Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya (MRPPBD) telah menetapkan keputusan dan telah memberikan rekomendasi terkait pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029.

Dalam rekomendasi atau keputusan MRP Papua Barat Daya tersebut, empat dari lima bakal calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat sebagai orang asli Papua. Sementara satu Bapaslon yakni, Abdul Faris Umlati - Petrus Kasihiuw dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua.

Rakyat Papua memberikan dukungan terkait keputusan MRP (Majelis Rakyat Papua) Papua berdasarkan Surat Keputusan MRPBD Nomor : 10/MRP.PBD/2024 Tanggal 6 September 2024 yang tidak memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasiuw.

Keputusan ini dianggap tepat, berdasarkan pertimbangan yang matang, dan menunjukkan bahwa MRP menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.