Shin Bet: Keamanan Nasional Israel Terancam Runtuh gegara Ulah Kelompok Radikal Yahudi

TEL AVIV, iNews.id - Badan intelijen dalam negeri Israel Shin Bet memperingatkan potensi runtuhnya sistem keamanan nasional. Pemicunya, serangan pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat semakin meningkat.

Stasiun televisi Channel 12 melaporkan, peringatan itu disampaikan langsung Direktur Shin Bet Ronen Bar kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Meningkatnya kejahatan oleh pemukim di Tepi Barat bisa menyebabkan ledakan kekerasan dan pertumpahan darah lebih lanjut antara kedua pihak yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya keamanan nasional di Israel," demikian isi laporan Shin Bet kepada Netanyahu, seperti dilaporkan kembali Anadolu, Jumat (23/8/2024).

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut laporan Bar itu sebagai peringatan serius serta ancaman bahaya berikutnya setelah perang di Jalur Gaza.

"Pemerintah tidak akan bisa beralasan 'kami tidak tahu'. Perdana menteri tidak akan bisa mengatakan, 'Mereka tidak menarik kerah jas saya'. Mereka telah diperingatkan. Pemerintahan bencana sekali lagi bergerak menuju keruntuhan keamanan nasional selanjutnya,” kata Lapid, di media sosial X.

Dia bahkan menyerukan agar Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir serta kelompok ekstremis sayap kanannya disingkirkan dari pusat pengambilan keputusan apa pun. 

"Pelanggaran hukum secara massal di Yosh (Tepi Barat) harus dihentikan dengan tindakan keras,” kaanya.

Pejabat militer Israel pada Minggu lalu juga memperingatkan soal meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Di saat yang sama peran kepolisian Zionis semakin tumpul untuk menindak tegas para pelaku.

Kepolisian berada di bawah institusi yang dipimin Ben Gvir. Kelompok sayap kiri menuduh Ben Gvir menutup mata atas kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal terhadap warga Palestina.

Kekerasan pemukim Yahudi ilegal terhadap warga Palestina belakangan ini tak lepas dari rencana pemerintahan Zionis di bawah kendali para pejabat radikal untuk mencaplok tanah penduduk asli.

Kelompok HAM Israel B'Tselem pada Mei lalu mengungkap rencana pemerintahan Netanyahu, berkoordinasi dengan pemukim ilegal, untuk menggusur para penggembala dan penduduk Palestina dari tanah mereka di Tepi Barat. 

B'Tselem menyebut tindakan itu bagian dari sistem apartheid Israel.

Data perkiraan menyebutkan, lebih dari 720.000 pemukim ilegal Yahudi tinggal di tanah warga Palestina di Tepi Barat yang dicaplok, termasuk Yerusalem Timur.