Anggaran IKN Bengkak Imbas Inflasi dan Kenaikan Harga, Ini Kata PUPR
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Endra S. Atmawidjaja menyatakan porsi APBN yang awalnya direncanakan hanya 20 dari total estimasi kebutuhan dana Rp466 triliun perlu dihitung ulang.
Plafon pembiayaan IKN targetnya hanya Rp93 triliun jika dihitung dari 20 total estimasi kebutuhan biaya IKN sebesar Rp466 triliun. Sedangkan saat ini nilai paket yang sudah terkontrak untuk pembangunan infrastruktur dasar saja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A saja sudah Rp85 triliun. Sehingga sisanya penggunaan APBN tinggal Rp8 triliun saja.
Endra menjelaskan saat ini telah terjadi ini inflasi dan peningkatan harga material yang membuat peningkatan biaya konstruksi di IKN. Sehingga estimasi porsi APBN 20 perlu dari total Rp466 triliun perlu dihitung ulang.
"Ya kan itu kan perkiraan pada tahun 2020 ya. Kan ada inflasi, ada perubahan harga material, ada beberapa perubahan yang memang kita harus hitung lagi," ujar Endra saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).
Sehingga dikatakan Endra kemungkinan porsi pembiayaan APBN bisa jauh lebih besar dari estimasi awal yaitu Rp93 triliun. Sebab angka tersebut diambil pada perhitungan tahun 2020 lalu.
