4 Anggota NATO yang Tidak Pro-Israel

Pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara anggota NATO di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza dapat menandakan pergeseran diplomatik yang substansial, yang menyoroti konsensus Eropa yang berkembang mengenai kenegaraan Palestina.

Langkah tersebut dapat dibaca bukan hanya sebagai seruan untuk solusi dua negara tetapi juga mendesak diakhirinya konflik melalui pengakuan politik.

Selain itu, fakta bahwa beberapa negara Eropa lainnya telah menyatakan niat mereka untuk mengikuti, meskipun mereka belum menetapkan tanggal resmi, menunjukkan momentum yang lebih luas di dalam UE untuk mengakui negara Palestina.

Ini juga bukan sekadar tanda meningkatnya ketidaksabaran dengan status quo. Ini merupakan indikasi yang jelas dari sikap proaktif negara-negara Eropa dan keinginan mereka untuk secara aktif berkontribusi dalam menyelesaikan konflik melalui pengakuan resmi kedaulatan Palestina.

4 Anggota NATO yang Tidak Pro-Israel

1. Norwegia

Norwegia dilaporkan berencana untuk meningkatkan kantor perwakilannya di Tepi Barat menjadi kedutaan besar. Namun, belum ada pernyataan resmi yang dibuat oleh ketiga negara Eropa tersebut mengenai rencana untuk membuka kedutaan besar di Ramallah, menyusul keputusan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk mendirikan kedutaan besar di kota Palestina.

Perkembangan ini menandai pukulan kedua bagi reputasi internasional Israel, menyusul permintaan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan baru-baru ini untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta tiga pemimpin kelompok Palestina Hamas atas "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan di Israel dan Jalur Gaza.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) akan menyampaikan perintahnya pada hari Jumat atas permintaan Afrika Selatan untuk tindakan sementara tambahan terhadap Israel.

Menanggapi keputusan pengakuan tersebut, Israel telah memanggil pulang duta besarnya dari tiga negara Eropa.

Tiga negara Eropa—Norwegia, Irlandia, dan Spanyol—mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Palestina sebagai negara berdaulat, sebuah keputusan penting yang akan mulai berlaku pada tanggal 28 Mei.

"Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi warga Israel dan Palestina: Dua negara, yang hidup berdampingan, dalam kedamaian dan keamanan," kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.

Store menekankan bahwa "tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara."

"Tidak akan ada solusi dua negara tanpa negara Palestina. Dengan kata lain, negara Palestina merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah," tambahnya.

Pengakuan Palestina "mengirimkan pesan yang kuat kepada negara-negara lain untuk mengikuti contoh Norwegia dan sejumlah negara Eropa lainnya dan mengakui negara Palestina," kata perdana menteri.

2. Irlandia

Perdana Menteri Irlandia Simon Harris, dalam pengumuman terpisah, mengatakan bahwa negaranya secara resmi mengakui negara Palestina, dan menggambarkan keputusan tersebut sebagai "bersejarah dan penting" bagi Irlandia dan Palestina.

"Saya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah ini," kata Harris.

Ia menambahkan bahwa ia telah "berbicara dengan sejumlah pemimpin dan mitra lainnya dan saya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting ini dalam beberapa minggu mendatang."

3. Spanyol

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, pada bagiannya, mengatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina Selasa depan.

Dalam pidatonya, Sanchez mengatakan ia telah berbicara dengan para pemimpin dan mempelajari situasi di Palestina dan memahami satu hal dengan jelas bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin "Netanyahu tidak memiliki proyek perdamaian untuk Palestina."

Ia mengatakan bahwa Netanyahu menolak untuk mendengarkan masyarakat internasional karena ia terus mengebom infrastruktur sipil dan memblokir bantuan yang sangat dibutuhkan.

Perdana menteri menambahkan bahwa pengakuan Palestina "bukanlah akhir, itu hanya permulaan," dan bahwa Spanyol akan terus menekan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.

Negara-negara yang telah menyuarakan niat untuk mengakui Palestina

4. Slovenia

Awal bulan ini, Slovenia mengumumkan telah memulai proses pengakuan.

Namun, tanggal pengakuan negara tersebut akan bergantung pada keberhasilan kemajuan dalam perundingan damai, dengan tanggal paling lambat 13 Juni, kata Perdana Menteri Robert Golob.

Golob menyambut baik keputusan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia dan menambahkan bahwa ia akan mempertahankan kontak dekatnya dengan negara-negara tersebut terkait masalah tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengingat bahwa dalam suratnya baru-baru ini kepada para pemimpin Uni Eropa, ia mendesak negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya.

"Kita dapat bekerja sama, bersatu dan kuat, untuk tujuan bersama yaitu menempatkan pengakuan tersebut demi kemanusiaan, perdamaian, dan stabilitas di Timur Tengah. "Semakin banyak negara yang bergabung dengan kami, semakin besar pengaruh kami terhadap kedua belah pihak untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera," katanya.

Slovenia menyadari bahwa Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan simbolis atas status negara, tambah perdana menteri. "Kami ingin membantu mereformasi dan memperkuat pemerintahan Palestina, yang akan mewakili rakyatnya di Tepi Barat dan Gaza dan mengarahkannya menuju solusi dua negara, yang oleh seluruh dunia dianggap sebagai solusi untuk perdamaian abadi," kata Golob.