5 Negara yang Dikuasai Militer, Nomor 4 Tetangga Indonesia

Ada lima negara yang dikuasai militer. Salah satunya tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, beberapa negara di dunia berada di bawah kendali militer. Maksudnya, kekuasaan politik di sana dipegang angkatan bersenjata, bukan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.

Situasi tersebut sering muncul setelah terjadinya kudeta militer. Pada sejumlah kasus, kekuasaan militer di suatu negara menghasilkan otoritarianisme dan menekan kebebasan sipil.

Lalu, negara mana saja yang saat ini dikuasai militer? Berikut ini di antaranya yang bisa diketahui.

Negara yang Dikuasai Militer

1. Niger

Niger merupakan negara di Afrika Barat yang dikuasai militer selama beberapa tahun terakhir. Pada 26 Juli 2023, militer Niger melakukan kudeta menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum yang sebelumnya terpilih secara demokratis.

Kudeta dilakukan Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (CNSP) pimpinan Jenderal Abdourahmane Tchiani.

Menurutnya, alasan utama kudeta ini adalah untuk menghentikan memburuknya situasi keamanan akibat serangan kelompok teroris dan ekstremis di kawasan Sahel.

Melansir Voa, Jenderal Abdourahamane Tchiani, selaku pemimpin junta awalnya berkomitmen untuk melakukan transisi selama tiga tahun setelah merebut kekuasaan dari Mohamed Bazoum.

Namun, janji tersebut telah memicu ketidakpastian di kalangan warga Niger dan pengamat internasional.

Kudeta Juli 2023 di Niger juga memicu kecaman luas, termasuk ancaman intervensi militer dari Komunitas Ekonomi regional Negara-negara Afrika Barat atau ECOWAS.

Krisis di sana juga mencerminkan tren yang lebih luas di Sahel mengenai seringnya kudeta militer di tengah meningkatnya ancaman jihadis dan kebencian terhadap pemerintah sipil.

2. Mali

Mali sudah mengalami beberapa kali kudeta dalam satu dekade terakhir. Di antaranya pada Agustus 2020 ketika Presiden Ibrahim Boubacar Keita yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh tentara yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita.

Sejak itu, Goita menjadi pemimpin de facto Mali. Militer dalam kudetanya beralasan bahwa pemerintahan Mali perlu memulihkan stabilitas negara yang selama bertahun-tahun dilanda konflik dengan kelompok bersenjata di wilayah utara dan tengah.

Melansir APnews, penguasa militer di Mali seharusnya mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil dalam waktu 18 bulan.

Namun, setelah tujuh bulan berlalu, mereka justru kembali menyingkirkan presiden sementara dan perdana menteri yang sebelumnya ditunjuk.

Saat ini, Mali masih diperintah oleh pemerintahan militer yang menjanjikan transisi ke pemerintahan sipil. Meski begitu, banyak pihak skeptis terhadap janji ini, karena tidak ada tanda-tanda jelas waktu pemilu akan dilaksanakan.

3. Chad

Sebagaimana negara lain di kawasan Sahel, Chad memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik dan intervensi militer dalam pemerintahan.

Pada April 2021, Presiden Chad yang sudah lama berkuasa, Idriss Déby, tewas saat memimpin pasukan melawan kelompok pemberontak Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).

Idriss Deby sebelumnya sudah memimpin Chad selama 30 tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1990.

Setelah kematiannya, kekuasaan di sana langsung diambil alih oleh putranya, Mahamat Idriss Deby Itno, yang waktu itu berpangkat jenderal.

Mahamat memimpin sebuah dewan militer transisi yang dikenal dengan nama Dewan Militer Transisi (Transitional Military Council/TMC).

Pengambilalihan kekuasaan ini sempat menuai kontroversi karena melanggar konstitusi Chad yang mengatur bahwa ketua parlemen harus menjadi pemimpin sementara apabila presiden meninggal dunia.

Namun, militer beralasan bahwa pengambilalihan kekuasaan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah ancaman pemberontakan bersenjata yang terus meningkat.

Mahamat Idriss Deby awalnya berjanji akan mengadakan pemilu dalam waktu 18 bulan setelah mengambil alih kekuasaan.

Namun, hingga kini proses tersebut terus tertunda. Pemerintah militer juga mencoba meredam perlawanan dengan menekan kelompok oposisi dan membatasi kebebasan berpendapat.

4. Myanmar

Berikutnya ada Myanmar. Tetangga Indonesia ini juga dikuasai oleh militer setelah mengalami kudeta pada 2021.

Militer Myanmar yang dikenal dengan nama Tatmadaw memang punya sejarah panjang sejak negara ini merdeka dari Inggris pada 1948.

Pada 1 Februari 2021, mereka melakukan kudeta dengan menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Militer kemudian mengambil alih kekuasaan dan menetapkan Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin pemerintahan darurat.

Mereka juga memberlakukan keadaan darurat, membubarkan parlemen, serta menangkap Aung San Suu Kyi dan banyak tokoh politik lainnya.

Setelah kudeta, rakyat Myanmar sebenarnya telah merespons dengan melakukan gerakan perlawanan besar-besaran. Namun, tindakan mereka dibalas oleh militer dengan tindakan represif.

5. Sudan

Sudan juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami ketidakstabilan politik. Mereka jatuh di bawah kekuasaan militer pada Oktober 2021 saat tentara mengkudeta pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Peristiwa itu terjadi hanya beberapa minggu sebelum militer menyerahkan kepemimpinan dewan kepada warga sipil dan hampir dua tahun setelah tentara menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir.

Sekitar 18 bulan setelah kudeta, terjadi pertempuran antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Konflik tersebut telah mengakibatkan kematian banyak orang dan menunda pemerintahan baru di sana.

Itulah sejumlah negara di dunia yang dikuasai militer.