Muncul Usulan Ikan Jadi Menu Pendukung Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan pun mengusulkan ikan menjadi menu pendukung Program MBG.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, pihaknya mendukung program MBG dan mengusulkan ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program MBG. Menurutnya, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.
"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi seusai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," ujar Yugi.
Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto/IstimewaMenurut Yugi, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.
"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose. Nah, kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," kata Yugi.
Menurutnya, Kadin memiliki peran selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sektor ini.
Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan. "Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.
Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.
Lihat Juga: Pemerintah Sepakati Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ujarnya.
Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.
"Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegasnya.
Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56 per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023. Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41 per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budidaya mencapai 2,40 per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55 per tahun.
Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu hektare, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 juta hektare. Di samping potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.
"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal," pungkasnya.
Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman SN.