Menang Pilpres AS 2024, Ini Rencana Perdamaian Donald Trump untuk Palestina dan Israel
Rencana perdamaian Donald Trump untuk Palestina-Israel kembali mencuat usai politisi dari Partai Republik itu memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.
Pada kontestasi itu, ia sukses mengalahkan calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris.
Trump yang menjabat Presiden AS periode 2017-2021 itu akan berkuasa lagi di Gedung Putih mulai Januari 2025 mendatang. Ia akan memimpin Negeri Paman Sam bersama wakilnya, JD Vance.
Kemenangan Trump di Pilpres AS 2024 memunculkan sejumlah pertanyaan besar terkait kebijakannya akan isu-isu internasional.
Salah satu yang paling hangat tentunya mengenai konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel di Timur Tengah.
Rencana Perdamaian Donald Trump untuk Palestina-Israel
Sepanjang kampanye yang dilakukannya sebelum hari pemilihan, Trump telah berjanji membawa perdamaian ke Timur Tengah. Hal ini terutama untuk konflik yang melibatkan Palestina dan Israel.
"Selesaikan ini dan mari kita kembali ke perdamaian dan hentikan pembunuhan orang," kata Trump tentang konflik di Gaza dalam wawancara dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt, dikutip Kamis (7/11/2024).
Bicara soal janji Trump untuk Palestina-Israel, ia sepertinya masih akan menggunakan ‘Trump Peace Plan’ yang pernah digaungkannya pada Januari 2020 lalu.
Konsep tersebut diungkapkan dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.
Rencana tersebut secara resmi diberi judul "Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People" atau “Perdamaian untuk Kesejahteraan: Sebuah Visi untuk Meningkatkan Kehidupan Rakyat Palestina dan Israel ".
Isinya berupa usulan dari pemerintahan Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Konsep ‘damai’ itu dibuat oleh tim yang dipimpin menantu Trump sekaligus penasihat senior Jared Kushner.
Sayangnya, waktu itu rencana tersebut ditunda dan telah ditolak langsung oleh Palestina yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusannya.
Mengutip The Guardian, sebagian besar isi rencana perdamaian Trump untuk Palestina-Israel kontroversial. Sebagai contoh, ada poin yang menyebutkan Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi.
Berikut rangkuman isi rencana perdamaian Trump untuk konflik Palestina-Israel:
1. Amerika Serikat akan Mengakui Kedaulatan Israel atas Wilayah dalam Peta Konseptual sesuai Trump Peace Plan
Peta tersebut akan meluaskan wilayah Palestina (yang diakui sekarang) serta menyediakan ibu kota di Yerusalem timur untuk nantinya dibangun kedutaan besar AS.
2. Yerusalem akan Menjadi Ibu Kota Israel yang Tidak Terbagi
Sebelumnya, baik Israel maupun Palestina memiliki klaim yang saling bertentangan atas kota suci tersebut.
Palestina bersikeras Yerusalem Timur yang diduduki akan menjadi ibu kota negara di masa depan mereka. Sementara Israel juga tidak ingin angkat kaki dari sana.
3. Tidak Ada Warga Palestina atau Israel yang akan Terusir dari Rumah Mereka
Usulan isi menunjukkan permukiman Yahudi yang ada di Tepi Barat akan tetap eksis. Bahkan, perluasan permukiman yang terjadi seiring waktu nantinya juga menjadi legal dan semakin merugikan warga Palestina.
4. Israel akan Bekerja Sama dengan Raja Yordania untuk Memastikan Status Quo Tempat Suci di Yerusalem
Situs suci di sana dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount sementara untuk umat Islam disebut sebagai al-Haram al-Sharif.
Rencana ini berisikan kemungkinan Yordania akan dilibatkan untuk mengelola lembaga keagamaan yang mengelola tempat suci tersebut.
5. Pembekuan Pembangunan Permukiman selama 4 Tahun
Salah satu kejutan terbesar dari usulan Trump adalah agar Israel membekukan pembangunan permukiman selama empat tahun sambil menambah jumlah wilayah di bawah kendali langsung Palestina.
Jadi, wilayah yang dialokasikan untuk warga Palestina dalam peta Trump akan tetap terbuka dan tidak dikembangkan selama empat tahun ke depan.
Selama waktu tersebut, warga Palestina dapat mempelajari kesepakatan terkait sambil bernegosiasi dengan Israel.
6. Kedaulatan Lembah Yordan
Lembah Yordan telah diduduki Israel sejak 1967. Rencana Trump adalah menempatkan lembah tersebut tetap di bawah kedaulatan Israel.
Sebagai syaratnya, Israel tetap harus bekerja sama dengan pemerintah Palestina untuk merundingkan perjanjian yang menyatakan perusahaan pertanian yang dimiliki atau dikendalikan warganya akan terus beroperasi tanpa gangguan. Namun, kedaulatan Israel atas lembah Yordan juga ditentang oleh Yordania.
Demikian ulasan mengenai rencana perdamaian Donald Trump untuk konflik Palestina-Israel.
