Apa Itu Rencana Jenderal yang Digaungkan Netanyahu untuk Mengosongkan Gaza Utara?

Selama pertemuan tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan apa yang disebut "Rencana Jenderal."

Dia menyatakan: "Ini adalah salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan, meskipun ada yang lain. Kami berkomitmen untuk membongkar kendali sipil Hamas."

Dikembangkan oleh perwira pensiunan dari "Forum Komandan dan Cadangan", rencana tersebut konon ditujukan untuk "mengalahkan Hamas."

Apa Itu Rencana Jenderal yang Digaungkan Netanyahu untuk Mengosongkan Gaza Utara?

1. Membentuk Pemerintahan Militer

Netanyahu mengklarifikasi bahwa "pemerintahan militer [di Gaza] bukanlah tujuan. Itu adalah sarana, bukan akhir. Kami tidak berusaha untuk mengendalikan atau mencaplok wilayah tersebut. Kami tidak akan mencaplok Gaza.”

“Saya yakin keuntungan Otoritas Palestina lebih besar daripada kerugiannya. Otoritas tersebut seharusnya tidak memiliki kendali atas Gaza, tetapi juga salah untuk berupaya menghancurkannya di Tepi Barat,” tambahnya, dilansir Middle East Monitor.

2. Mengusir Warga Palestina di Gaza Utara

Rencana Jenderal, yang diterbitkan awal bulan ini, menyatakan bahwa operasi militer Israel saat ini di Gaza tidak efektif dan terdiri dari dua fase, dimulai dengan pemindahan penduduk yang tersisa di Gaza utara dan deklarasi wilayah tersebut sebagai “zona militer tertutup”.

Rencana tersebut diprakarsai oleh mantan kepala operasi, pensiunan Jenderal Giora Eiland, yang digambarkan di Israel sebagai “ahli strategi” perang Gaza dan termasuk di antara mereka yang berkonsultasi dengan Netanyahu selama kampanye genosida Israel.

Baca Juga: Serangan Besar Dimulai, Israel Minta Warga Lebanon Mengungsi

3. Hamas Tak Boleh Mengendalikan Bantuan Kemanusiaan

Proposal tersebut menegaskan bahwa “selama Hamas mengendalikan bantuan kemanusiaan, ia tidak dapat dikalahkan.”

Rencana tersebut menyerukan agar wilayah utara poros Netzarim, yang memisahkan Gaza selatan dari utara, diubah menjadi "zona militer tertutup," yang memaksa sekitar 300.000 warga Palestina yang saat ini berada di Gaza utara untuk meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu seminggu.

4. Blokade Penuh Gaza Utara

Setelah ini, tentara pendudukan Israel akan memberlakukan blokade penuh di Gaza utara, dengan alasan bahwa pengepungan tersebut akan membuat para pejuang Palestina hanya memiliki pilihan untuk "menyerah atau mati," menurut rencana tersebut.

Para penyusun rencana tersebut berpendapat bahwa rencana tersebut "mematuhi hukum internasional, karena memungkinkan penduduk untuk mengungsi dari zona konflik sebelum pengepungan diberlakukan."

"Kita harus memberi tahu penduduk Gaza utara bahwa mereka memiliki waktu satu minggu untuk mengungsi dari wilayah tersebut, yang kemudian menjadi zona militer; [zona] di mana setiap orang menjadi sasaran dan, yang terpenting, tidak ada pasokan yang memasuki wilayah ini. Pengepungan bukan hanya taktik militer yang efektif; tetapi juga mematuhi hukum internasional," jelas Eiland minggu lalu, dilansir Times of Israel.