Daftar Lengkap Kementerian dan Lembaga yang Dilibatkan Membahas Calon Pj Gubernur

Daftar lengkap kementerian/lembaga yang dilibatkan membahas calon Penjabat (Pj) Gubernur sebelum diserahkan kepada Presiden akan diulas di artikel ini. Sedikitnya ada lima kementerian/lembaga yang ikut dalam pembahasan calon Pj Gubernur.

Posisi Pj Gubernur kembali ramai diperbincangkan. Hal ini lantaran masa jabatan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

DPRD Daerah Khusus Jakarta sudah menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) membahas usulan nama calon Pj Gubernur Jakarta pengganti Heru Budi Hartono. Rapat yang digelar pada Jumat (13/9/2024) tersebut menghasilkan tiga nama calon Pj Gubernur, yakni Teguh Setyabudi, Akmal Malik, dan Tomsi Tohir. Ketiga nama tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian dan Lembaga yang Ikut Membahas Pj Gubernur

Penjabat Gubernur, selanjutnya disebut Pj Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Baca Juga: Fakta Seputar Munculnya 3 Calon Pj Gubernur Jakarta Pengganti Heru Budi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota disebutkan tentang Persyaratan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota. Berikut bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut:

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan: a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dane. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Selanjutnya, terkait pengusulan Pj Gubernur dapat dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPRD.

Berikut bunyi Pasal 4 Permendagri tersebut:(1) Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh:a. Menteri; danb. DPRD melalui Ketua DPRD provinsi.(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan.(3) DPRD melalui ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.(4) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pembahasan Pj Gubernur diatur dalam Pasal 5. Berikut ini bunyinya:(1) Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Kementerian Sekretariat Negara;b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;c. Sekretariat Kabinet;d. Badan Kepegawaian Negara;e. Badan Intelijen Negara; danf. kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.(3) Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dilihat dari ulasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kementerian/lembaga yang terlibat dalam pembahasan calon Pj Gubernur adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.