Ekonom Wanti-wanti IKN dan Makan Bergizi Gratis Saat Utang RI Makin Gemuk

Indonesia tercatat memiliki utang jatuh tempo yang sangat besar pada tahun 2025, yakni sebesar Rp800 triliun. Menanggapi hal ini, Direktur Program Indef, Eisha M Rachbini mengingatkan, presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menentukan program.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo RI Tembus Rp3.749 T, Indef: Negara Bisa Stroke

Dalam forum diskusi yang digelar pada Kamis (4/7/2024), Eisha menekankan, agar Prabowo Subianto jeli dalam menyeleksi kriteria program, sumber dana, dan lainnya. Menurutnya, pemerintahan mendatang harus fokus pada target yang memberikan efek jangka panjang.

"Harus fokus ke target jangka panjang, mana program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kontribusinya lebih tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi, kita juga harus lihat kesejahteraan masyarakat. Mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi untuk menjalankan program yang memang harus dipilih," katanya.

Baca Juga: Indef: 79 Netizen Anggap Kenaikan Utang Negara sebagai Beban

Eisha menjelaskan, pertumbuhan ekonomi secara teori adalah bagaimana melihat adanya pembentukan modal. Dengan begitu, prioritas yang harus dipilih adalah program yang dapat mendorong investasi lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih baik.

"Ini faktor-faktor yang memang harus dilihat ke depan. Tapi di antara kriteria tersebut, mana yang visibel mana yang benar-benar bisa dijalankan," tambahnya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menyarankan agar program yang dipilih adalah program makan bergizi gratis. Selain merupakan program yang dicanangkan saat kampanye, makan siang bergizi gratis menurutnya juga dapat menjadi stimulan untuk demand di ekonomi domestik Tanah Air.

"Kemungkinan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau IKN (Ibu Kota Nusantara) itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun hanya daerah-daerah sekitar Kalimantan sana. Tapi memang pastikan bahwa nanti yang melakukan, mengeksekusi ini adalah para pelaku ekonomi lokal, jangan sampai produk pangannya impor," tutupnya.