Mengapa Negara-negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

BRICS telah menjadi magnet baru yang menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara untuk bergabung. Thailand dan Malaysia menjadi negara Asia Tenggara terbaru yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan organisasi antarpemerintah tersebut.

Bulan lalu, Thailand mengajukan permintaan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dalam sebuah wawancara dengan portal berita China Guancha bahwa negaranya akan segera memulai prosedur formal.

"Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi pertanyaannya adalah 'mengapa tidak?'" kata Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Piti Srisangam seperti dilansir DW. "Blok ini mempunyai anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara."

Sementara itu, menurut James Chin, profesor Studi Asia di Universitas Tasmania, Thailand dan Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah. "Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk bergabung dengan kelompok seperti BRICS sehingga mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun manfaat terbesarnya adalah perdagangan," tuturnya.

BRICS dinilai menawarkan peluang ekonomi yang lebih besar. Tahun lalu, BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memutuskan untuk memperluas keanggotaannya dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk bergabung.

Jika digabungkan, anggota BRICS+ ini berjumlah sekitar 45 dari populasi dunia atau sekitar 3,5 miliar orang. Sedangkan nilai perekonomiannya mencapai sekitar USD30 triliun (28 triliun euro) atau sekitar 28 dari perekonomian global, menurut data Bank Dunia.

"Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat dengan memungkinkan negara tersebut berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat dan juga memanfaatkan praktik terbaik dari anggota lainnya," kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik di Jawaharlal Nehru Universitas di New Delhi, kepada DW. Dia menambahkan, Thailand juga akan mampu menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian dengan bergabung ke dalam BRICS.

Sementara, Chin meyakini hubungan dagang antara Malaysia dan Thailand dengan China telah mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS. China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang terbesar Thailand selama 11 tahun. "Kedua negara Asia Tenggara yang menjadi anggota BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan China," kata Chin.

Alasan lainnya untuk bergabung dengan BRICS adalah persoalan keberpihakan. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan bahwa Bangkok tidak memandang bergabung dengan BRICS sebagai tindakan "memilih pihak," atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lain. "Thailand memiliki keunikan karena kami berteman dengan setiap negara dan tidak bermusuhan dengan siapa pun. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS," tegasnya.

Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 orang yang sebagian besar berasal dari negara Barat.

"Negara-negara kecil dan menengah tidak punya banyak pilihan," kata Piti. "Apa yang dilakukan Thailand adalah tindakan penyeimbangan satu langkah dengan demokrasi liberal Barat dan satu lagi dengan negara-negara berkembang."

Di Malaysia, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada China, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hampir tiga perempat responden survei mengatakan ASEAN harus lebih memilih China daripada AS jika blok tersebut terpaksa bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya yang bersaing tersebut.

Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri China Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik propaganda yang tak henti-hentinya untuk membangun ketakutan akan dominasi China secara ekonomi, militer, dan teknologi. "Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, yang memiliki sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan China," ungkap Anwar.

Namun, Malaysia dan Thailand bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tertarik bergabung dengan BRICS. Bulan Mei lalu, Pham Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, mengatakan pada konferensi pers di Hanoi bahwa seperti banyak negara di dunia, pihaknya memantau dengan cermat proses perluasan keanggotaan BRICS.

Mishra yakin Vietnam, Laos, dan Kamboja bisa menjadi pelamar potensial karena mereka sudah memiliki hubungan baik dengan China, India, dan Rusia yang semuanya merupakan pemain kunci dalam BRICS. "Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi dalam jumlah besar, ini akan menjadi peluang bagus untuk lebih meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika," tambahnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, terdapat spekulasi bahwa Indonesia satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap dapat menyelesaikan proses aksesi ke OECD dalam waktu tiga tahun dapat menjadi anggota BRICS.

Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak menyampaikan surat ketertarikan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam konferensi pers bulan Januari lalu bahwa Jakarta masih mempertimbangkan pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.