GMNI Polman Kritik Keras Kajian PAD Polewali Mandar di Makassar: 'Hanya Hamburkan Anggaran!'

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar melontarkan kritik tajam terkait pelaksanaan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar yang digelar di Hotel Unhas Makassar pada 27 Maret 2025.

Kegiatan yang mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Polewali Mandar ini dianggap tidak transparan dan dinilai hanya menghamburkan anggaran daerah tanpa hasil yang jelas. Jum’at, (28/3)

Sekretaris Cabang GMNI Polman, Syuaib, mempertanyakan alasan pemilihan lokasi kajian yang berada di luar daerah. Menurutnya, kajian tersebut seharusnya dilaksanakan di Polewali Mandar untuk  memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD.

"Kajian PAD seharusnya dilakukan di Polewali Mandar, bukan di Makassar. Menggelar kegiatan di luar daerah tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD, justru hanya menambah beban anggaran untuk membayar biaya perjalanan dinas (SPPD)’’ tegas Syuaib.

Ia menambahkan ‘’ Jika dilaksanakan di hotel yang ada di Polewali Mandar, maka akan ada kontribusi pajak hotel serta pajak makan dan minum yang masuk ke PAD, sekaligus mengurangi pengeluaran daerah untuk SPPD. Kami khawatir kegiatan ini hanya menjadi ajang kepentingan tertentu, apalagi menjelang Idul Fitri,".

Selain itu, GMNI Polman juga menyoroti persoalan utang daerah yang dikabarkan membengkak hingga Rp100 miliar.

Mereka menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar.

"Kami meminta Bupati dan pihak terkait untuk menjelaskan dasar serta mekanisme pengelolaan anggaran yang menyebabkan lonjakan utang ini. Seharusnya, Bupati meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit khusus terhadap Badan Keuangan Daerah guna memastikan apakah penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukannya serta mengevaluasi kinerja instansi tersebut," jelas Syuaib dengan nada tegas.

GMNI Polman menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dengan kondisi utang yang membengkak dan kebijakan yang dinilai tidak efektif, GMNI Polman berharap ada perbaikan manajemen anggaran yang lebih akuntabel dan efisien.