Pengusaha Tekstil, Sepatu hingga Sawit Duduk Bareng Pemerintah Bahas Tarif Trump
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi industri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, hari ini. Pertemuan dalam rangka menanggapi kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Berdasarkan pantauan Okezone.com, Senin (7/4/2025), setidaknya ada 8 asosiasi industri yang menghadiri langsung undangan, antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Pengusaha Elektronik (GABEL), Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (HIPAN), Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).
Tidak berhenti di situ, menurut informasi, ada puluhan asosiasi industri lainnya yang menghadiri undangan tersebut secara daring. Di samping itu pertemuan juga dihadiri oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pertemuan dengan para asosiasi industri sebelumnya telah direncanakan Menko Airlangga. Pada hari Minggu kemarin, Menko Airlangga telah mengumumkan akan mengumpulkan asosiasi industri dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif AS, yang dijadwalkan hari ini.
"Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," kata Airlangga, kemarin.
Menko Airlangga menjelaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan suara industri dalam negeri menjadi bagian dari perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan.
"Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret," ungkapnya.
Selain merespons kebijakan tarif AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa. "Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar," pungkas Airlangga.
