Cegah PHK Massal, Fraksi PDIP Minta Lindungi Perusahaan yang Terdampak Kebijakan Trump
JAKARTA - Kapoksi Fraksi PDIP Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik sebesar 32 terhadap Indonesia. Ia mendorong pemerintah, khususnya kementerian di bidang perekonomian dan perdagangan, untuk segera mengambil langkah strategis.
Dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia dinilai perlu segera melakukan pemetaan data yang lebih akurat. Selain itu, kata Harris, perlu dibentuk tim negosiator yang tidak hanya memahami isu ini secara mendalam, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia.
"Pengenaan tarif 64 terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia adalah batas tertinggi tarif atas barang impor dari Amerika, dan bukan keseluruhan produk Amerika dikenakan tarif 64. Ini hal esensial yang perlu dijelaskan oleh tim negosiator Indonesia ketika membahas tarif secara bilateral dengan pihak Amerika. Kata kuncinya adalah data, bukan sekadar asumsi semata," kata Harris dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Di samping itu, Harris mendorong pemerintah untuk memastikan adanya perlindungan terhadap perusahaan yang terdampak langsung oleh kebijakan Trump. Ia menilai, instrumen fiskal dapat dimainkan untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal akibat lonjakan tarif ini.
"Jangan sampai perusahaan berjuang sendirian yang bisa berujung pada kebangkrutan dan PHK massal. Instrumen fiskal bisa dimainkan untuk mencegah terjadinya pemburukan yang berkepanjangan," tegas Harris
Untuk jangka menengah dan panjang, Harris berpandangan diversifikasi pasar menjadi langkah penting. Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) harus lebih aktif dalam mencari peluang ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Amerika Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara dan Barat.
"Ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika sebesar 10 harus dikurangi agar keberlangsungan ekspor Indonesia lebih terjamin," ungkap Harris.
Di tengah dinamika ini, Harris menekankan Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada dengan kebijakan yang tepat, bukan justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang kontraproduktif.
"Di balik goncangan ini, selalu ada peluang dan semoga Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai malahan peluangnya dirusak oleh pernyataan para pejabat yang blunder hanya demi popularitas yang konyol," sebut Harris.
