Perang Dagang, Pengusaha Sebut Tarif Impor Trump Jadi Ancaman Serius
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyebut kebijakan reciprocal tariff alias tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mengatakan, kebijakan sepihak ini tidak hanya memicu ketegangan perdagangan internasional, tetapi juga berisiko menekan industri dalam negeri yang bergantung pada ekspor ke AS.
1. Daya Saing Melemah
Menurutnya, langkah Donald Trump dapat memperlemah daya saing Indonesia di pasar global, terutama di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Selain itu, potensi arus modal keluar akibat ketidakpastian global dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan mengerek volatilitas di pasar keuangan.
“Kita menghadapi ancaman nyata. Tarif tinggi ini bisa memukul ekspor kita ke AS, memperburuk defisit perdagangan, dan berimbas pada lapangan kerja,” ujar Anggawira, Kamis (3/4/2025).
2. Butuh Respons Cepat
Dia memastikan, bila pemerintah dan dunia usaha tidak cepat bertindak, dampaknya bisa lebih besar dari yang diperkirakan.
HIPMI mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan mitigasi yang konkret. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat cadangan devisa dengan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang tidak hanya mengharuskan eksportir menyimpan dananya di dalam negeri, tetapi juga memberi insentif agar mereka mau melakukannya secara sukarela.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan wajib tanpa insentif. Kalau kita ingin eksportir patuh, mereka juga harus melihat manfaat ekonominya,” papar Anggawira.
3. Strategi Ekspor
Selain itu, HIPMI menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan adanya ketidakpastian hubungan dagang dengan AS, mencari alternatif pasar ekspor menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara.
“Kita tidak bisa terus berharap pada satu pintu perdagangan saja. Dunia berubah, dan kita harus memastikan ekspor kita punya banyak jalur agar tetap bertahan,” beber dia.
HIPMI juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah diplomasi perdagangan yang lebih agresif dalam menjaga hubungan dagang dengan AS.
Salah satu strategi yang disarankan adalah memperkuat peran sektor swasta dan diaspora Indonesia di AS dalam upaya membuka jalur negosiasi yang lebih fleksibel.
“Jangan hanya mengandalkan negosiasi formal antarnegara. Perusahaan swasta dan komunitas bisnis Indonesia di AS bisa menjadi jembatan penting dalam meredakan dampak kebijakan ini,” kata Anggawira.
