Bulog Harus Aktif Jaga HPP Gabah Petani saat Panen

JAKARTA - Petani menyoroti peran Bulog di tengah ditetapkannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg). Bulog dinilai belum menjalankan tugas dan fungsi yang diperintahkan dalam menyerap hasil pertanian sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025.

1. Kontak Tani Nelayan Andalan 

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor mengungkapkan bahwa Bulog belum menjalankan fungsinya sebagai stabilisator. Padahal petani sudah mulai panen saat ini. 

"Untuk padi petani itu jual gabah bukan beras. Mestinya pada saat panen yang ada sekarang Bulog sudah aktif menjaga HPP Gabah Kering Panen (GKP). Tapi kami melihatnya Bulog belum bekerja seperti arahan dan keinginan Menko Pangan dan Presiden," ujarnya kepada Okezone.com, Minggu (19/1/2025). 

2. Bulog Malah Beli Beras Bukan Gabah

Dia mencontohkan adanya kejadian di Sumatera Selatan. Saat panen tiba GKP yang dihargai Rp5.500 dari semestinya Rp6.500 atau sesuai HPP yang baru diterapkan 15 Januari 2025. 

"Ada juga di daerah lain Bulog malah nyerap beras bukan gabah," ujarnya. 

3. Gabah Petani Penuhi Syarat HPP Rp6.500

Dirinya tentu mengetahui ada kriteria gabah yang bisa dihargai HPP Rp6.500. Di mana, gabah dan beras yang dibeli sesuai HPP Rp6.500, adalah Gabah Kering Panen di tingkat petani dengan Kualitas kadar air maksimal 25 dan kadar hampa maksimal 10. 

"Rafaksi itu yang nanti dijadikan dasar dan alasan untuk beli di bawah HPP. Itu yang dimanfaatkan para tengkulak dan penggilingan padi. Kalau GKP itu di lapangan sudah umum kadar air 25 dan kotoran gabah sekitar 5," ujarnya. 

4. Realisasi Serapan Gabah Bulog Menurun

Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan penyerapan setara 500 ton beras hasil produksi petani di Sumatra Utara, pasca pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras yang baru.

Hal itu diungkapkan Pimpinan Wilayah Bulog Sumatra Utara, Budi Cahyanto, kepada wartawan di kantornya, Rabu (15/1/2025).

Budi menyatakan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga yang baru untuk harga gabah kering panen (GKP), harga gabah kering giling (GKG) dan juga harga beras. HPP itu berlaku mulai 15 Januari 2025.

Diharapkan dengan HPP baru yang makin tinggi itu, Bulog dapat memaksimalkan penyerapan gabah dan beras petani, khususnya saat musim panen.

"Target kita untuk tahun 2025 ini dapat menyerap hasil panen petani sebanyak 500 ton setara beras atau sekitar 1.000 ton harga gabah kering," sebut Budi.

Budi mengaku, target mereka di tahun 2025 ini memang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1000 ton. Meski begitu mereka optimis penyerapan dapat dilakukan secara lebih maksimal