Jasa Transportasi Umum Tidak Dikenakan PPN
Terkini | okezone | Sabtu, 21 Desember 2024 - 10:14
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengaku tidak akan berambisi untuk mengembangkan straight force capability atau industri alutsista canggih seperti pesawat tempur dan kapal selam untuk beberapa puluh tahun mendatang.
"Tidak ada ambisi Indonesia untuk mengembangkan Straight Force Capability yang tinggi," kata Menhan dalam pembukaan rapat kordinasi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategus (BUMNIS) dan Perbankan Nasional di Dephan, Jakarta, Rabu (9/4/2008).
Dijelaskan Menhan, untuk beberapa puluh tahun mendatang, kemungkinan untuk alutsista yang canggih seperti pesawat tempur dan kapal selam, tetap diadakan dari luar negeri. Sementara yang menjadi prioritas saat ini, adalah alat transport seperti pesawat angkut, kendaraan dan kapal angkut.
Saat ini yang menjadi sasaran dan strategi jangka panjang adalah meningkatkan kemampuan transportasi dan mobilitas. Mengingat dalam beberapa tahun mendatang, TNI dan Dephan akan banyak melakukan tugas operasi militer selain perang.
Karena itu, perlu memajukan dan mendorong industri pertahanan dalam negeri, sekaligus merupakan pertemuan penting sebagai pembelajaran bagi masing-masing pihak, terkait persoalan yang dihadapi sekarang yaitu masalah pembiayaan.
Menurut Menhan, semua pihak harus memahami kewenangan hukum dari masing-masing instansi. Karena hal ini merupakan salah satu yang harus ditempuh untuk mempertemukan kecepatan bertindak dalam suatu rambu-rambu hukum yang sangat banyak.
"Diperlukan upaya untuk mempertemukan pasal-pasal hukum tersebut, sesuai dengan jalur kewenangan masing-masing dalam waktu yang secepat mungkin," ungkap Menhan.
Lebih lanjut Menhan mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden RI telah menggariskan bahwa industri pertahanan nasional dikembangkan sejauh alutsista yang bersangkutan bisa diproduksi di dalam negeri dengan didasarkan pada kemampuan teknologi dan anggaran yang dimiliki negara.
"Tidak ada ambisi Indonesia untuk mengembangkan Straight Force Capability yang tinggi," kata Menhan dalam pembukaan rapat kordinasi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategus (BUMNIS) dan Perbankan Nasional di Dephan, Jakarta, Rabu (9/4/2008).
Dijelaskan Menhan, untuk beberapa puluh tahun mendatang, kemungkinan untuk alutsista yang canggih seperti pesawat tempur dan kapal selam, tetap diadakan dari luar negeri. Sementara yang menjadi prioritas saat ini, adalah alat transport seperti pesawat angkut, kendaraan dan kapal angkut.
Saat ini yang menjadi sasaran dan strategi jangka panjang adalah meningkatkan kemampuan transportasi dan mobilitas. Mengingat dalam beberapa tahun mendatang, TNI dan Dephan akan banyak melakukan tugas operasi militer selain perang.
Karena itu, perlu memajukan dan mendorong industri pertahanan dalam negeri, sekaligus merupakan pertemuan penting sebagai pembelajaran bagi masing-masing pihak, terkait persoalan yang dihadapi sekarang yaitu masalah pembiayaan.
Menurut Menhan, semua pihak harus memahami kewenangan hukum dari masing-masing instansi. Karena hal ini merupakan salah satu yang harus ditempuh untuk mempertemukan kecepatan bertindak dalam suatu rambu-rambu hukum yang sangat banyak.
"Diperlukan upaya untuk mempertemukan pasal-pasal hukum tersebut, sesuai dengan jalur kewenangan masing-masing dalam waktu yang secepat mungkin," ungkap Menhan.
Lebih lanjut Menhan mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden RI telah menggariskan bahwa industri pertahanan nasional dikembangkan sejauh alutsista yang bersangkutan bisa diproduksi di dalam negeri dengan didasarkan pada kemampuan teknologi dan anggaran yang dimiliki negara.
