Istana Ungkap Perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dengan Wantannas

JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkapkan perbedaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang Ketua Hariannya baru diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN dan Wakil Menhan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN.

“Kalau ketahanan kan lebih kepada ketahanan, ada keamanan juga. Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga Deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi,” kata Hasan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Sementara itu, Hasan menjelaskan bahwa Wantannas masih ada unsur Polri. Namun, DPN fokus pada pertahanan nasional yang tugas dan fungsinya merumuskan geopolitik, geostrategi, hingga ancaman-ancaman keamanan nasional.

“Jadi kalau ini di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI. Jadi gimana misalnya membuat kebijakan pertahanan,” jelas Hasan.

“Ya termasuk juga pertimbangan pertimbangan geopolitik, geostrategi, termasuk juga merumuskan keadaan ancaman, bagaimana misalnya mendeploy kekuatan keamanan dan segala macam, itu pertimbangannya ada di Dewan Pertahanan Nasional,” tambahnya.  

Sementara itu, Hasan memastikan Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. “Perpresnya ada.”

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa kebijakan perencanaan di DPN sifatnya lebih strategis dan bukan operasional. Dia pun mengungkapkan anggota-anggota tetap DPN ada Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Sekretaris Negara.

“Kalau presiden dan menhan kan sifatnya operasional. Kalau ini lebih strategis dan itu multistakeholder. Misalnya tidak hanya Menhan, ada kementerian-kementerian lain yang menjadi anggota tetap DPN,” ujar Hasan.

“Jadi kebijakannya lebih menyeluruh dan holistik. Pertimbangan strategis yang mereka berikan soal kebijakan pertahanan lebih holistik. Kan ada Menkeu juga, Mensesneg, ada Mendagri, ada Menlu,” pungkasnya.