Dukung Pilkada dipilih DPRD, Mendagri Soroti Besarnya Biaya untuk Pilkada

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri menanggapi perihal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. 

Tito mengaku sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya biaya pilkada dinilai sangat tinggi dan adanya tindak kekerasan di beberapa daerah.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menjelaskan bahwa demokrasi dapat diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Menurutnya pilkada dapat dilakukan dengan demokrasi perwakilan oleh DPRD.

"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana temen-temen di DPR nanti, parpol, akademisi, kemendagri melakukan kajian," jelasnya.

Tito menekankan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan terkait usulan pilkada oleh DPRD. Dirinya akan berkoordinasi dengan pihak lain khususnya DPR untuk membahas hal tersebut.

"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," ungkapnya.