Satu Keluarga Coba Bunuh Diri Gegara Pinjol, Puan: Benahi Regulasinya
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kejadian memilukan, satu keluarga di Kediri berusaha melakukan bunuh diri bersama lantaran terjerat utang pinjaman online (pinjol). Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk melindungi masyarakat salah satunya dengan menertibkan regulasi pinjol.
"Menjamurnya pinjol di Indonesia menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat. Bahkan, sampai ke ranah pidana atau kriminalitas,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).
Puan menilai, kejadian di Kediri merupakan satu dari sekian banyak contoh efek buruk pinjol. Meski, 3 anggota keluarga masih hidup yakni ayah, ibu, dan anak sulung, sementara anak bungsu yang masih balita meninggal.
"Peristiwa di Kediri ini sungguh sangat menyedihkan. Terutama atas meninggalnya seorang anak balita yang tidak bersalah," katanya.
“Kita ketahui sudah banyak peristiwa ironi yang terjadi karena pinjol. Ini menjadi cerminan bagaimana jeratan pinjol dapat menghancurkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi dan psikologis,” imbuhnya.
Puan meminta pemerintah mengambil tindakan serius dalam melindungi masyarakat dari jerat pinjol dan tekanan ekonomi. “Negara harus mengambil langkah ekstra untuk mengatasi masalah pinjol, apalagi pinjol-pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat karena bunga utang yang tidak masuk akal sehingga justru menambah beban pengguna layanan itu,” ujarnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 18,07 juta orang di Indonesia terjerat pinjol per Desember 2023. Dari total peminjam aktif pinjol, 73,34 berasal dari pulau Jawa, dan 26,66 berasal dari pulau luar Jawa.
Puan mendesak pemerintah memperluas bantuan sosial, menciptakan akses pembiayaan yang aman, dan menertibkan regulasi pinjol. Ia berharap, upaya tersebut bisa mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan sekaligus pemerataan kesejahteraan.
"Pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi masyarakat dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan," tuturnya.
Pemerintah harus memperluas dan memperkuat program bantuan sosial karena dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya keluarga dengan ekonomi rendah. Misalnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan subsidi pangan harus ditingkatkan cakupannya agar dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
"Bantuan sosial ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencegah mereka terpaksa mengambil utang berbunga tinggi," katanya.
Pemerintah juga didorong menciptakan alternatif pembiayaan yang legal, aman, dan terjangkau bagi masyarakat kecil. Program bantuan darurat dinilai juga harus dirancang untuk keluarga yang mengalami situasi serupa.
“Lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat menjadi solusi untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel seperti program pinjaman dengan skema bunga ringan serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat desa," paparnya.
Selain itu, juga diperlukan layanan konseling psikologis dan mediasi untuk membantu masyarakat keluar dari tekanan yang dihadapi. “Kami juga kembali mengingatkan agar pemerintah menertibkan regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online,” katanya.
