TNI-Polri Dipisah Bagian dari Amanah Reformasi
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo menganggap tudingan adanya kecurangan pada gelaran Pilkada 2024 bentuk ekspresi kekecewaan dari pihak yang mengalami kekalahan. Menurutnya, hal tersebut tidak lantas dituduhkan pada pihak atau institusi tertentu sebagai aktor yang melakukan kecurangan dugaan terjadinya kecurangan.
“Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," ujar Najih seperti dikutip, Senin (2/12/2024).
Diketahui PDI Perjuangan sebelumnya melayangkan tuduhan serius kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dianggap terlibat dalam dukungan terhadap calon tertentu. PDIP pun mengusulkan agar Polri berada di bawah TNI-Kemendagri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, pada Kamis 29 November 2024.
Soal itu, Najih mengangap wacana Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Wacana tersebut menurutnya justru kontradiktif dengan amanah reformasi.
“PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontradiktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada,” katanya.
Menurut Najih, para elite politik saat ini harusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.
“Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik,” ujarnya.
