Sentil Tim Kampanye, Bawaslu: Hindari Politik Uang di Pilkada Serentak
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta tim kampanye pasangan calon kepala daerah tak menggunakan politik uang dalam Pilkada serentak 2024. Sebab, politik uang biasanya bersumber dari tim kampanye.
"Politik uang saat ini dari waktu ke waktu menjadi hal yang paling rawan. Kemudian, kami berharap dari semua tim kampanye, tim pasangan calon untuk tidak melakukan ini, karena hulunya kan ini teman-teman," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
Tak hanya itu, untuk menghindari politik uang, kata Bagja, membutuhkan juga support dari masyarakat. Dia mengingatkan baik pemberi atau penerimaan politik sama-sama bisa terancam sanksi pidana.
"Masyarakat juga jangan meminta politik uang, jadi ini kan jadi persoalan tersendiri, masyarakat meminta, kalau mau datang memilih harus dipakai uang, itu kan tidak diperkenalkan juga. Karena UU Pilkada jelas menyatakan baik yang memberi dan menerima itu di pidana Pilkada," sambungnya.
Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa menghindari politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dia meminta masyarakat saat hari pencoblosan memilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya embel-embel politik uang.
"Jadi, kami harapkan semua punya kesadaran yang sama, masyarakat dengan sukarela, dengan pilihan yang ada pada dirinya untuk kemudian memilih calon yang dia yakini, bahwa itu pilihan yang baik bagi yang bersangkutan," pungkasnya.
