DPR: Sidang ke-2 IPPP Hasilkan Kesepakatan Buat Wadah Antarparlemen Pasifik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan adanya kesepakatan pembuatan wadah antarparlemen Pasifik dalam sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar DPR di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024 kemarin.

Ia berkata, kesepakatan itu didasari agar jalur komunikasi antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik berjalan dengan lancar untuk menyelesaikam isu strategis. 

Menurutnya, regionalisme yang efektif dapat menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi di kawasan tanpa perlu membawa ke forum multilateral, misalnya seperti PBB. 
 

“Sehingga jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan kita akan membicarakannya secara bersama sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian salah paham sehingga bisa dilakukan dahulu tanpa membawa masalah ini secara besar,” ucap Puan dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan di Sidang ke-2 IPPP, Puan juga menyatakan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. 

Menurutnya, Indonesia dan negara Pasifik menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan.

"Kesamaan tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," katanya.

Puan menekankan, semua negara yang terlibat dalam IPPP memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

Untuk itu, Puan mengajak negara-negara Pasifik sebagai satu keluarga besar untuk bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan. 

Merespon itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas mengapresiasi DPR yang menginisiasi forum kerja sama dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui IPPP. Apalagi, kata Anton, Puan juga menyoroti isu pentingnya stabilitas keamanan kawasan di tengah ancaman geopolitik.

“Kita memang juga harus meningkatkan perhatian ke kawasan Pasifik Selatan. Karena bagaimanapun dinamika geopolitik ke depan juga akan terjadi di kawasan tersebut mengingat China sudah melakukan ekspansi kerja sama yang signifikan di sana,” terangnya.

“Dengan demikian, penguatan kerja sama dengan negara pasifik dalam banyak hal perlu dilakukan, tidak hanya menyangkut soal Papua tapi juga menyentuh hal esensial lainnya,” imbuh Anton.